Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menggelar Forum Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat untuk Kawasan Perbatasan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, serta Kementerian Kesehatan pada, Senin (13/4/2026).

Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menangani persoalan stunting yang masih tinggi di sejumlah wilayah perbatasan. Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menegaskan bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan pembangunan sumber daya manusia yang berdampak jangka panjang.

“Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. Ini merupakan kemajuan, namun masih membutuhkan kerja keras bersama untuk mencapai target RPJMN 2025–2029 sebesar 14,2 persen pada tahun 2029,” ujar Amrullah M. Ridha.

Ia menambahkan, tantangan stunting masih cukup besar di sejumlah provinsi kawasan perbatasan. Data SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Supiori sebesar 37,5 persen, Kabupaten Pegunungan Bintang 41,4 persen, dan Kabupaten Boven Digoel 30,2 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menurut Amrullah, penanggulangan stunting merupakan bagian dari Prioritas Nasional 4 dalam RPJMN 2025–2029, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk sektor kesehatan. “Pencegahan dan penurunan stunting menjadi kegiatan prioritas utama, dengan sasaran prevalensi balita stunting turun menjadi 18,8 persen pada 2025 dan 14,2 persen pada 2029,” jelasnya.

Amrullah juga menjelaskan bahwa dalam forum tersebut, pemerintah daerah turut memaparkan berbagai inovasi penanggulangan stunting di Kabupaten Boven Digoel, misalnya, mengembangkan Gerakan Aksi Bergizi bagi Anak Sekolah, program Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), pembinaan pranikah lintas sektor, hingga pembangunan MCK di kampung prioritas stunting. Berbagai praktik baik ini dinilai dapat menjadi pembelajaran bersama bagi daerah perbatasan lainnya.

Meski demikian, upaya percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga kesehatan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang hingga kini masih menjadi tantangan utama.

“Karena itu, strategi ke depan harus menekankan kolaborasi, integrasi program, serta penguatan peran desa dan masyarakat dalam pencegahan stunting,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPP RI juga berperan mendorong kementerian dan lembaga anggota BNPP agar melakukan intervensi yang relevan, salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana air minum serta sanitasi di kawasan Kecamatan Perbatasan Prioritas.

Dukungan tersebut terlihat dari peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum dan sanitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang naik signifikan dari Rp54,95 miliar pada 2023 menjadi Rp115,89 miliar pada 2025.

Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta pendekatan berbasis kearifan lokal, BNPP RI optimistis upaya percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi masa depan.

Humas BNPP RI