JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Kedeputian Infrastruktur Kawasan Perbatasan, yang diwakili oleh Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Bakri Siddiq, membuka rapat penting di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi peningkatan kelayakan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, di antaranya , Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kemendigi, Kementerian ESDM, Kementerian Desa PDTT, serta perwakilan Bappeda/Bappelitbang daerah yang memiliki kecamatan prioritas baru.

Dalam sambutannya, Bakri Siddiq menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas fisik dan digital di kawasan perbatasan. “Kawasan perbatasan masih menghadapi dua isu strategis utama, yaitu keterbatasan aksesibilitas serta rendahnya kualitas dan pemerataan layanan dasar,” ujar Bakri Siddiq.

Wilayah-wilayah perbatasan yang tersebar di 14 kabupaten, termasuk Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, masih memiliki keterbatasan infrastruktur, baik dari segi jalan maupun akses layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. 

Hingga saat ini, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah yang memiliki kecamatan dengan lokasi prioritas dapat mempercepat penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana di wilayahnya.

Bakri Siddiq menyatakan bahwa kelengkapan data dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara optimal. “Kami butuh data yang lengkap dari setiap pemerintah daerah, agar perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan bisa lebih tepat sasaran dan menyeluruh,” jelas Bakri Siddiq. 

Dalam hal ini, DAK akan difokuskan untuk kebutuhan asimetris yang menyesuaikan prioritas dan kebutuhan khusus kawasan perbatasan.

Selama enam tahun terakhir, alokasi DAK Fisik mengalami penurunan sebesar 13,81 persen. Hal ini, menurut Bakri Siddiq, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun infrastruktur di daerah tertinggal. Namun, pemerintah pusat berupaya mencari alternatif pendanaan untuk tetap mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Pada sektor energi, pemerintah pusat akan mempercepat perluasan jaringan listrik di daerah perbatasan yang selama ini hanya mendapatkan akses listrik terbatas. “Kami berencana membangun mini grid untuk daerah yang terisolasi, distribusi alat penyalur daya listrik, serta program BBM satu harga yang masih menunggu kebijakan dari Kementerian ESDM,” ujar Bakri Siddiq.

Kabupaten Minahasa Utara adalah salah satu daerah yang menjadi perhatian, dengan sekitar 164 rumah tangga yang masih bergantung pada listrik dengan durasi terbatas antara 6 hingga 12 jam. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berharap agar segera ada solusi konkret untuk memastikan ketersediaan listrik bagi warganya.

Di samping itu, Pulau Mantehage di Minahasa Utara juga mengalami kesulitan akses terhadap air bersih. Untuk kebutuhan ini, pemerintah daerah berencana mengusulkan DAK khusus di tahun 2026 guna memfasilitasi pembangunan infrastruktur air bersih di pulau tersebut. 

Dalam hal layanan kesehatan, terdapat beberapa daerah prioritas yang masih membutuhkan pembangunan puskesmas. Misalnya, Pulau Gangga yang termasuk dalam lokasi prioritas baru di Kabupaten Minahasa Utara hingga kini belum memiliki puskesmas. 

Pemerintah setempat berencana mengajukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan pada awal tahun mendatang agar usulan ini dapat segera direalisasikan.

Di sisi lain, akses telekomunikasi juga masih menjadi kendala di beberapa wilayah perbatasan, termasuk di Kabupaten Alor. Dalam rapat, perwakilan Kabupaten Alor menyampaikan kebutuhan akan kepastian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan meminta agar pembangunan BTS dapat terus berlanjut.

Pemerintah pusat memang telah membangun sekitar 706 BTS di 150 kecamatan prioritas selama beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan akses telekomunikasi. Untuk tahun 2025, meskipun tidak akan ada pembangunan BTS baru, pemeliharaan akan tetap dilakukan untuk menjaga kualitas jaringan yang telah dibangun oleh BAKTI. 

Selain itu, akses internet juga akan diperluas ke lokasi baru yang memiliki potensi pembangunan, serta pemeliharaan di lokasi-lokasi yang sudah dibangun.

Pemerintah pusat mengakui pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam mengembangkan kawasan perbatasan. Hasil evaluasi dari rapat ini diharapkan dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana induk pembangunan wilayah perbatasan di masa mendatang.

“Kita perlu bersama-sama memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berdampak luas serta berkelanjutan bagi masyarakat perbatasan,” ungkap Bakri Siddiq. 

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya melibatkan sektor pemerintahan, tetapi juga mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan daerah perbatasan.

Alokasi DAK dan Konektivitas Fisik dan Digital

Terkait alokasi DAK untuk tahun-tahun mendatang, Bakri Siddiq mengingatkan bahwa setiap kecamatan yang menerima DAK harus memenuhi kriteria prioritas tertentu. “Tidak semua kecamatan bisa mendapatkan DAK. Kami harus memastikan bahwa yang menerima adalah wilayah yang benar-benar membutuhkan dukungan untuk memajukan konektivitas serta aksesibilitas,” tegas Bakri.

Pemerintah juga memperhatikan pentingnya konektivitas digital di era digitalisasi ini, sehingga pembangunan BTS dan perluasan jaringan internet di wilayah perbatasan akan terus diprioritaskan. Meski menghadapi berbagai kendala, pemerintah optimis bahwa pembangunan di wilayah perbatasan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang selama ini merasa terisolasi dan tertinggal.

Dalam mendukung pengembangan sektor energi, pemerintah akan melibatkan pihak terkait untuk memperluas jaringan listrik dan membangun mini grid di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Selain itu, program BBM satu harga akan terus diupayakan, namun masih menunggu pengesahan kebijakan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Untuk jangka panjang, pemerintah pusat dan daerah berharap agar seluruh wilayah perbatasan dapat terintegrasi dalam konektivitas fisik dan digital yang memadai, serta memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar. Dengan demikian, wilayah perbatasan bukan lagi sekadar pinggiran negara, tetapi akan menjadi beranda depan Indonesia yang sejahtera, maju, dan setara dengan wilayah lainnya.

(Humas BNPP)

Editor: Muslikhin