JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, berupaya mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang sejatinya memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Keberadaan BNPP di kawasan perbatasan negara, merupakan representasi bentuk negara hadir untuk merancang dan mengelola pemerataan pembangunan diseluruh tanah air, hingga di ujung negeri.

"Pemerintah terus mendorong peningkatan layanan publik sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal, sekaligus wujud hadirnya negara di perbatasan," kata Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, (7/5/2023). 

Dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan tersebut, lanjut Prof. Zudan, BNPP bersinergi dengan 27 kementerian/lembaga anggota BNPP, dengan pemerintah daerah perbatasan yang berada di 15 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota. 

"Bahkan, tidak hanya dari 27 kementerian/lembaga anggota BNPP sj, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya pun ikut serta memberikan kontribusi untuk pembangunan perbatasan. Juga dari pihak swasta dengan program CSR-nya, dan investor yang berinvestasi bagi kemajuan ekonomi perbatasanv," tutur Prof. Zudan, yang sebelumnya menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri ini.

Sinergi berbagai komponen bangsa itu, terang Prof. Zudan, berpedoman dengan Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024. Perpres ini menjadi acuan bagi pengelolaan BWN-KP yang difokuskan pada 222 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) dan 18 PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional).

"Kegiatan pembangunan pada Lokpri dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana layanan dasar, peningkatan potensi ekonomi, dan tata kelola pemerintahan," urai Prof. Zudan. 

Di bidang Pendidikan, pembangunan layanan dasar meliputi pembangunan sarpras pendidikan antara lain penambahan ruang kelas baru, laboratorium, sarana pembelajaran berbasis TIK dan media. Sementara di bidang Kesehatan berupa pembangunan dan rehabilitasi RS Umum dan sarana penunjang operasional Puskesmas di 32 kecamatan lokpri, serta pembangunan pelayanan dasar kesehatan dan pelayanan kesehatan rujukan. 

Untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, dilaksanakan pembangunan/peningkatan unit rumah swadaya dan pembangunan rumah khusus desa, pembangunan jaringan SPAM dan jaringan irigasi, pembangunan tangki septik, unit sumur dalam, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Selanjutnya pada aspek energi kelistrikan, telah dilakukan pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah listrik, pembangunan PLTS, penyediaan unit 8 penyaluran BBM Satu Harga, pembangunan 209 titik Tower BTS untuk komunikasi, serta peningkatan jalan strategis desa di kawasan perbatasan sepanjang 1.053 Km. 

Kemudian, sejalan dengan kebijakan nasional dalam penguatan intervensi stunting, dilakukan pelatihan Penanggulangan Stunting dan dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Provinsi Riau (Batam) dan Provinsi Kep. Riau (Pekanbaru) sebanyak 100 orang. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum di Kawasan Transmigrasi sebanyak 6 unit, pelayanan perpindahan Transmigrasi sebanyak 47 KK, dan Pembangunan 17 unit Rumah Transmigran. 

Guna memberikan layanan tata kelola pemerintahan, diantaranya telah dibangun sarpras Kantor Camat Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan Pembangunan Kantor Desa Idai Kecamatan Ketunggau Hulu. Sedangkan pembangunan peningkatan potensi ekonomi dilakukan melalui peningkatan SDM yang terdiri dari pelatihan 60 IKM dan bimbingan teknis 220 wirausaha baru IKM, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM sebanyak 408 orang, dan 16 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, serta Revitalisasi 3 Sentra IKM dan Fasilitasi Desain Kemasan IKM pada 13 Produk. 

Dalam rangka membangun konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas ke kecamatan lokpri, dilakukan pembangunan 2 terminal internasional di Motaain Kabupaten Belu dan terminal di Skouw Kota Jayapura. Peningkatan/pembangunan 3 unit bandara (Bandara Sei Bati di Karimun, Bandara Tebelian di Kab. Sintang, Bandara Pilu di Kep Morotai. Pembangunan jalan strategis nasional di Papua dengan konsidi jalan tembus 933,02 Km dari sepanjang 1.098,24 Km rencana jalan perbatasan. Pembangunan Jalan Strategis Nasional pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan sepanjang 482,63 Km, dengan kondisi Jalan strategis nasional di Kalimantan sudah tembus 2.231,15 Km dari rencana jalan sepanjang 2.294,23 Km2. 

Selanjutnya untuk melihat perkembangan pembangunan PKSN secara terukur telah ditetapkan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN, dengan target nilai rata-rata IPKP di Tahun 2024 sebesar 0,52. Berdasarkan hasil pengukuran nilai 18 PKSN, rata-rata IPKP pada Tahun 2021 sebesar 0,45 (sesuai target), atau terdapat perbaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,44. Dari hasil tersebut terdapat 14 PKSN dengan kategori Cukup. Sementara 4 PKSN lainnya masuk kategori Kurang, yaitu PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang, PKSN Tao Lumbis, dan PKSN Tanah Merah. Hal tersebut menunjukkan sebagian fungsi pada 4 PKSN dengan kategori Kurang, sebagai lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi belum optimal, sehingga perlu perbaikan yang mendasar sesuai fungsi pada masing-masing PKSN. 

(Humas BNPP)