JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengoordinasi kementerian dan lembaga dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara, kembali menggelar evaluasi Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara (PBWN) - Kawasan Perbatasan (KP) Tahun 2020 - 2024 di Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Dalam pertemuan rapat Renduk PBWN-KP ini, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Luat (PKPL), BNPP juga turut melibatkan pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki kewenangan dalam mengelola wilayah perbatasan negara dan kawasan perbatasan secara daring dan luring. 

Lima sektor yang dievaluasi dan dimonitoring oleh Asdep PKPL BNPP pada rapat koordinasi kali ini, terdiri atas sektor ketenagakerjaan, sektor transportasi perhubungan, sektor laut dan perikanan dan sektor perdagangan dan pariwisata. 

Perencana Ahli Muda Perencana Ahli Madya PKPL, BNPP, Sriyanto menjelaskan bahwa, maksud dan tujuan rapat adalah untuk mengetahui capaian program kegiatan kementerian dan lembaga terhadap Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024. 

"Selain itu, dari hasil rapat diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan kementerian," terang Sriyanto yang juga menjabat Pelaksana harian (Plh) Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, BNPP.

Realisasi dan Program Kementerian

Berdasakan hasil rapat tersebut, dalam hal pembangunan sumber manusia yang pengerjaannya diakomodasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah dilaksanakan satu kegiatan pada tahun 2021. 

Kegiatan tersebut yaitu pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kecamatan Selaru, Kepulauan Tanimbar. 

Target telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan dihadiri oleh 23 orang peserta. 

Adapun kegiatan diluar Renduk telah dilakukan PBK sebanyak 7.511 orang yang tersebar antara lain di Sabang, Natuna, Sambas, Nunukan, Sanggau, Sintang, Kupang, Biak, dan Kep Aru. 

Dalam sektor pengembangan potensi kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), realisasi anggaran berbagai program dan kegiatan tahun 2021 tercatat Rp 102.314.961.665,-. 

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2022, tercatat sebesar Rp22.629.96.700,- dan realisasi anggaran tahun 2023 tercatat sebesar Rp180.862.719.517,- . 

Pada tahun 2024, yang menjadi tahun terakhir Renduk PBWN-KP 2020 -2024 realisasi anggaran tercatat sebesar Rp238.842.245.604,-.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yakni, pengembangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), bantuan benih calin, rumput laut, bioflok, mesin pakan mandiri, bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau kecil. 

Selain itu, penyuluhan dan pelatihan di kawasan perbatasan dan pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). 

Dalam upaya membangkitakan pendapatan masyarakat, memperlancar rantai pasok dan distribusi kebutuhan yang diakomodasi Kementerian Perdagangan (Kemendag), telah terlaksana pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, berupa pasar rakyat di kabupaten dan kota pada Kawasan perbatasan sebanyak 34 pasar. 

Lokasi ke-34 pasar tersebut antara lain di Kota Sabang, Aceh Besar, Langsa, Natuna, Batubara, Batam, Rokan Hilir, Dumai, Sambas, Kapuas Hulu, Malinau, Belu, Kep. Sangihe, Kupang, Rote Ndao, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Supiori, Raja Ampat, dan Merauke. 

Selain itu, Kemendag juga telah memfasilitasi dan melakukan koordinasi perdagangan di perbatasan negara, pembinaan pasar rakyat, Program Gerai Maritim dan Program 'Jembatan Udara' di daerah perbatasan negara. 

Sebagai upaya mengurangi disparitas harga serta menjaga stabilitas harga barang pokok, barang penting, dan barang lainnya pada sektor perhubungan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mengakomodasi dengan meningkatkan penyediaan tol laut. 

Hingga tahun 2024, kegiatan Tol Laut telah melayani 39 trayek dengan 37 kapal, di mana 21 trayek di antaranya melayani pelabuhan singgah di kawasan perbatasan. 

Kawasan Perbatasan yang disinggahi adalah Aceh Besar, Kep Anambas, Natuna, Nunukan, Gorontalo Utara, Kep Sangihe, Kep Talaud, Sitaro, Halteng, P. Morotai, Timika, Sarmi, Boven Digul, Biak Numfor, Supiori, Merauke, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Alor, Maluku Barat Daya, Belu, Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Sabu Raijua. 

Sedangkan total muatan berangkat berupa kebutuhan barang pokok seperti beras, minyak goring, terigu. Selain itubarang penting lainnya seperti besi, seng, semen, keramik sebesar 13.760 teus, dengan muatan balik berupa komoditas unggulan daerah. Komoditi unggulan tersebut seperti hasil perikanan, rumput laut, kelapa, dan kayu kelapa sebanyak 4.775 Teus.

Untuk diketahui, teus merupakan satuan kapasitas kargo yang sering digunakan untuk mendeskripsikan kapasitas kapal peti kemas dan terminal peti kemas.

Sedangkan dalam dukungan pengembangan sektor pariwisata yang diakomodasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), untuk target Renduk PBWN- KP Tahun 2020-2024, telah dilaksanakan kurang lebih 57 program dan kegiatan di perbatasan negara. 

Program dan kegiatan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. 

Program dan kegiatan tersebut antara lain, dukungan sarana ekonomi kreatif, peningkatan kualitas amenitas dan atraksi pada destinasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata hingga pelatihan masyarakat bidang tata kelola destinasi pariwisata.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)