JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Bin Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (21/04/2025) lalu. 

Dalam kunjungannya ke Indonesia tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Koordinator Politik dan Kemanan (Menko Polkam), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Agama serta Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Menko Polkam Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan menjelaskan bahwa telah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran untuk menindaklanjuti sejumlah kesepakatan petinggi kedua negara dalam pertemuan tersebut. 

Beberapa konklusinya adalah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan. Khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara. 

“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret," jelas Menkopolkam, Budi Gunawan mengutip siaran pers yang diterima Humas BNPP, Rabu (23/4/2025). 

Selain itu, Menko Polkam juga mengungkapkan akan segera mengerjakan pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.

Tak hanya itu, Menko Polkam juga mengungkapkan pemerintah tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. 

Menko Polkam menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penguatan Sinergi dalam Penanganan Keamanan Perbatasan

Menko Polkam bersama jajarannya juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). 

Menko Polkam menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Untuk diketahui, pertemuan Wapres Gibran dan Wakil Perdana Menteri Malaysia merupakan bentuk tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim pada Januari 2025 lalu. Pertemuan tersebut mempertegas komitmen kedua negara untuk komitmen memperkuat kolaborasi strategis di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan industri halal.

Penulis : Binsar Marulitua 

(Humas BNPP)