Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menggelar rapat pembahasan guna memantau capaian dan merumuskan rencana aksi strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara, Selasa (22/4/2025).

Rapat ini membahas capaian serta pelaksanaan program pengelolaan kawasan perbatasan negara tahun 2024–2025, sekaligus indikasi program dan rencana aksi (renaksi) pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2026.

Mengawali rapat, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menekankan pentingnya akurasi data serta sinergi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang efektif dan berdampak nyata.

“Rapat ini bukan sekadar forum evaluasi, melainkan ruang strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah kita dalam pengelolaan kawasan perbatasan benar-benar terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Maith.

Adapun rapat ini bertujuan untuk mengonfirmasi capaian pelaksanaan renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) tahun 2024 oleh kementerian/lembaga mitra, capaian renaksi Triwulan I tahun 2025, serta proyeksi kegiatan PBWN-KP tahun 2026.

"Hal ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah antar Kementerian dan Lembaga mitra dalam pengelolaan batas wilayah negara yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Irjen Pol. Maith.

Dalam rapat tersebut, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP), Drs. Ismawan Harijono, M.Si, memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh mitra Asdep PRKP.

Capaian anggaran dan fisik tahun 2024 pun bervariasi, pada Kementerian ATR/BPN telah menyerap 69,5% dari total anggaran sebesar Rp5.055.850.000 dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat capaian 84,7% dari total anggaran sebesar Rp59.657.463.450 dengan realisasi fisik di atas 100%, meski masih memerlukan verifikasi ulang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat serapan anggaran sebesar 99% dari total Rp25.710.000, dengan realisasi fisik 100%.

“Beberapa kementerian menghadapi kendala teknis dan struktural di lapangan, mulai dari konflik wilayah hingga keterbatasan SDM di kawasan konservasi. Kita perlu memikirkan mekanisme yang lebih adaptif agar program tetap berjalan optimal,” terang Ismawan.

Rapat juga membahas perubahan mitra kerja PRKP yang kini bertambah menjadi lima kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP RI Nomor 35.04-265 Tahun 2025, dengan bergabungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai mitra baru.

Namun demikian, laporan capaian triwulan pertama 2025 menunjukkan bahwa beberapa mitra baru belum menyampaikan rencana aksi mereka. 

“Koordinasi lebih lanjut akan kita lakukan, terutama untuk mitra baru seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BNPB, agar ke depan kita memiliki rencana aksi yang komprehensif,” jelas Ismawan.

Untuk tahun 2026, baru Kementerian ATR/BPN yang telah mengusulkan program sebesar Rp19,75 miliar untuk penyusunan RTR dan RDTR kawasan perbatasan. Sementara itu, kementerian/lembaga lainnya belum menyampaikan indikasi program kegiatan untuk Pengelolaan BWN-KP tahun 2026.

Dalam aspek legislasi, kawasan seperti Jagoi Babang, Long Nawang, Kefamenanu, dan Napan kini tengah difasilitasi untuk pengajuan harmonisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sementara itu, kawasan seperti Skouw, Motaain, Entikong, dan Mindiptana/Yetetkun telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

BNPB saat ini masih fokus pada wilayah dengan risiko bencana sedang hingga tinggi, namun ke depan akan berkoordinasi lebih intens dengan BNPP RI agar kawasan perbatasan turut menjadi prioritas penanggulangan bencana.

Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan pentingnya penyampaian data capaian dan proyeksi program secara resmi melalui surat, serta memperkuat kolaborasi antar instansi untuk menciptakan output dan outcome yang optimal.

“Sinergi adalah kunci. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program di kawasan perbatasan tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di garis depan republik,” pungkas Ismawan.

Diketahui narasumber yang hadir dalam pertemuan ini dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan BNPB. Serta pertemuan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, BPS, serta jajaran BNPP RI.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)