JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan mencoba memberdayakan dan mengoptimalkan peran dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam membendung kejahatan lintas negara atau transnasional. 

Dua bentuk kejahatan transnasional yang menjadi fokus adalah peredaran narkoba lintas batas negara dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin, menjelaskan bahwa saat ini sedang mempersiapkan dan merumuskan konsep serta strategi pelaksanaan program bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 

UNODC adalah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk sebagai kantor yang mengurusi kontrol obat-obatan (terutama narkoba) dan pencegahan kejahatan. 

"Kerja sama dengan UNODC untuk meningkatkan kapasitas peran Forkopimcam dan aparatur kecamatan/desa kawasan perbatasan khususnya yang terkait dengan pengawasan perdagangan narkotika dan kejahatan lintas batas negara,"jelas Jeffry dalam rapat fasilitasi dan koordinasi kerja sama BNPP dan UNODC di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Purnawirawan Letnan Jenderal TNI ini melanjutkan penjelasan, dalam kerja sama dengan UNODC diharapkan dapat menjadi rumus konsep dan mekanisme secara lebih rinci terkait persiapan rencana program penguatan kapasitas bagi Forkopimcam dan aparatur kecamatan/desa kawasan perbatasan. 

Nantinya para unsur Forkopimcam, lanjut Jeffry, seperti camat, kepala kepolisian sektor dan komandan rayon militer akan diberikan sejumlah bekal materi pelatihan dan presentasi dari UNODC, tentang bahaya ancaman kejahatan di perbatasan negara dan cara deteksi dini dan mencegahnya. 

Para Forkopimcam akan dilatih pada lokasi 3 kawasan perbatasan negara, yakni di Pos Batas Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang di Kalimantan Barat (Kalbar); PLBN Entikong di Kalbar dan PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Pelatihan penguatan peran aparatur pemerintahan akan dilaksanakan di PLBN Jagoi Babang, PLBN Entikong, PLBN Motaain dengan Masing-masing 40 orang per PLBN," tegas Jeffry. 

National Programme Officer, Border Management Programme, UNODC, Nabiel A. Karim Hayaze menjelaskan bahwa, pada prinsipnya UNODC mendukung kegiatan di perbatasan selama itu berkaitan dengan penguatan/penegakan hukum di perbatasan. 

Karena, lanjutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan ASEAN Security Road Map, di mana terdapat beberapa program kegiatan yang dilakukan.  

"Program tersebut antara lain peningkatan Kapasitas, kunjungan ke perbatasan negara lain, consultation meeting ASEAN dan bantuan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait dan Bappenas," jelasnya. 

Ia juga menjelaskan UNODC telah melakukan peningkatan kapasitas dengan melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini bisa dijadikan replika terhadap kegiatan lain yang serupa dengan BNPP. 

"Adapun tema yang dikembangkan bisa menyesuaikan dengan isu yang ada salah satu contohnya yaitu peran Linmas dalam menjaga perbatasan," ungkapnya. 

Sementara itu, Deputi Hukum dan Kerja Sama, BNN, Agus Irianto, menjelaskan bahwa BNN merasa memiliki kepentingan besar di kawasan perbatasan mengingat bendungan masuknya narkoba di Indonesia adalah melalui perbatasan negara khususnya perbatasan laut. 

BNN berharap bahwa, lanjut Agus, petugas di PLBN dan para Forkopimcam dapat berperan sebagai drug inteligent diplomates dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika nasional. 

"Antara lain dengan meningkatkan pertukaran informasi secara real time mengenai sindikat narkoba internasional dan memperkuat kerja sama antar lembaga dalam penyelundupan narkoba," jelasnya.

Dalam rapat tersebut juga turut memberikan pemaparan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan, POLRI, Kombes Pol. Hari Purnomo, dengan materi peran dan fungsi Binmas Polri dalam pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan negara. 

(Humas BNPP)