JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) akan memaksimalkan peran camat dan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah yang bertugas di perbatasan negara guna mencegah dan mengantisipasi pelanggaran yang terjadi di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, kepada para peserta Webinar Series 03 'Kupas Tuntas Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai Rangkaian Kegiatan HUT ke-12 BNPP' pada Senin (26/9/2022).

Menurut Jeffry, camat perbatasan dan Kepala BPPD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan seperti halnya petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer), dan lainnya yang menjaga wilayah perbatasan.

Jeffry mengungkapkan bahwa BNPP RI melalui kedeputian yang dia pimpin telah melaksanakan Diklat Peningkatan Aparatur Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini pada 13-20 Maret 2022 di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.  

Dalam kegiatan tersebut camat perbatasan dan petugas PLBN diberikan materi Konsep Dasar Intelijen, Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah, Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen (Tukbinjar), Analisa Intelijen, Teknologi Intelijen, Casing Lidik, Administrasi dan Produk Lidik, serta Praktek Lidik.

Ilmu Intelijen dan Kewaspadaan Dini yang diberikan dalam diklat ini diyakini dapat membantu aparatur di kawasan perbatasan negara dalam menyampaikan ataupun mendapatkan informasi terkait dengan isu konflik sosial masyarakat, transaksional narkotika, perdagangan senjata, terkait radikalisme, terorisme serta hal-hal negatif lainnya.

Jeffry mengatakan kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan agar dapat menjangkau para camat perbatasan dan Kepala BPPD yang tidak dapat mengikuti diklat sebelumnya.

"Kedepan BNPP akan memaksimalkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini kepada semua anggota camat perbatasan dan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, seperti yang telah dilakukan pada kegiatan Diklat Intelijen pada bulan Maret 2022 di Bandung, dalam rangka mencegah dan mengantisipasi pelanggaran di Kawasan perbatasan," pungkasnya.

(Humas BNPP)