Tahuna, Sulawesi Utara - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Taslaud) menggelar forum koordinasi bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tahuna, Rabu (29/10/2025). 

Pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah laut terluar Indonesia.

Forum tersebut turut dihadiri oleh Komandan Lanal Tahuna Kolonel Laut (P) Hadi Subandi, bersama jajaran Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe yang terdiri atas Asisten I Sekda Sangihe Johanis Pilat, Camat Marore Marcos Sasiang, serta Camat Kendahe Irwin Sasiang.

Dalam arahannya, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan menegaskan pentingnya peran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai garda depan pertahanan dan simbol kedaulatan negara.

“Sulawesi Utara memiliki 12 PPKT dan menempati urutan ketiga terbanyak setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Maluku. Kondisi ini menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan keberadaan dan keamanan setiap pulau terluar tetap terjaga,” ujar Siti Metrianda.

Ia menambahkan, keberadaan PPKT tidak hanya strategis dari sisi pertahanan, tetapi juga berdampak langsung terhadap batas kedaulatan negara.

“PPKT menjadi lokasi penting dalam penentuan titik dasar yang menjadi acuan penarikan garis pangkal Indonesia. Artinya, setiap pulau yang kita jaga dengan baik akan berpengaruh terhadap luas wilayah kedaulatan dan yurisdiksi kita, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen,” jelasnya.

Selain menyoroti aspek teknis batas wilayah, Siti Metrianda juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kerawanan di wilayah perbatasan utara Indonesia, terutama di sekitar Pulau Marore, yang memiliki sejarah sengketa dengan Filipina.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Marore Marcos Sasiang mengulas kembali konteks historis sengketa tersebut.

“Pulau Marore bersama Pulau Kawio dan Miangas pernah disengketakan antara Indonesia dan Filipina. Namun, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa ketiga pulau tersebut secara sah menjadi bagian dari wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Danlanal Tahuna Kolonel Laut (P) Hadi Subandi menegaskan kesiapan TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan Sangihe. Ia menyebutkan, terdapat empat PPKT di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dua di antaranya telah menjadi lokasi penempatan Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer).

“Pulau Marore, Kawio, dan Kawaluso merupakan PPKT berpenduduk, sedangkan Pulau Batu Bawaikang tidak berpenduduk. Untuk menjaga keamanannya, TNI telah menempatkan Satgas Pamputer di Pulau Marore dan Pulau Kawaluso,” terang Danlanal Tahuna.

Ia juga memastikan bahwa situasi perairan di wilayah Kepulauan Sangihe saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.

“Hingga saat ini belum ada permasalahan lintas batas yang signifikan. Meski Pulau Marore secara geografis lebih dekat ke Filipina dibandingkan ke Manado, situasi perairannya tetap kondusif,” pungkasnya.

Sebagai anggota BNPP RI, TNI AL bersama Kementerian/Lembaga terkait berkomitmen memperkuat pengawasan, keamanan, serta pengelolaan wilayah laut dan udara di kawasan perbatasan.

Kegiatan koordinasi ini menjadi langkah nyata BNPP RI dalam memastikan tata kelola batas negara di wilayah laut dan udara berjalan efektif serta berkelanjutan. 

Melalui sinergi bersama aparat pertahanan dan pemerintah daerah, BNPP RI terus berupaya mewujudkan perbatasan negara yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.

Penulis: Kartika

Editor: Bagas R

(Humas BNPP RI)