JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI dalam pelaksanaan survei identifikasi Pilar Titik Referensi (PTR) di lokasi rencana pembangunan PLBN baru dan sarana prasarana pendukung melaporkan, bahwa terdapat fasilitas kesehatan yang tidak memadai yang dirasakan masyarakat di Pulau Lirang.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan menyampaikan, survei yang dilakukan pada Oktober 2024 lalu, ditemukan terdapat beberapa aspek yang masih belum memadai dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.

"Seperti keterbatasan pada fasilitas listrik, jaringan internet, akses pendidikan, sarana air bersih, serta transportasi antar kecamatan menjadi kendala utama. Di Pulau Lirang, listrik hanya tersedia pada malam hari, sementara pendidikan formal hanya sampai jenjang SMP," ucap Metrianda.

Metrianda menambahkan, bahwa kondisi ini menambah tantangan bagi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Saat ini, pelayanan kesehatan di Pulau Lirang hanya mengandalkan Puskesmas Pembantu Rawat Jalan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang terbatas, hanya satu dokter dan beberapa perawat. 

"Untuk perawatan lanjutan, warga terpaksa dirujuk ke pulau-pulau lain seperti ke Moa Teakur atau ke Ambon dengan perjalanan laut yang memakan waktu hingga tiga hari untuk mencapai fasilitas yang memadai," ungkap Metrianda.

Mengenai aspek kesehatan di Pulau Lirang, lanjut Metrianda, masyarakat berharap pemerintah segera membangun Puskesmas dengan layanan rawat inap dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat rujukan medis ke wilayah lain sering kali terkendala jarak dan cuaca buruk.

Diketahui bahwa masih banyak daerah perbatasan seperti di Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang perlu ditingkatkan sarana prasarana fasilitas kesehatannya.

Ketika masyarakat perlu pelayanan kesehatan tingkat lanjut, masyarakat terpaksa menyeberang ke pulau terdekat yang lebih memungkinkan yaitu ke pulau Atauro yang merupakan Pulau negara Timor Leste.

Desa Ustutun sendiri yang berada di pulau lirang hanya berjarak sekitar 15 kilometer dari Pulau Atauro atau 45 menit jarak tempuh dengan menggunakan speedboat kecil.

Sehingga, hal ini menjadi keterikatan antara masyarakat Pulau Lirang dan Pulau Atauro di Timor Leste yang memiliki hubungan interaksi lintas batas, meliputi kegiatan adat, perdagangan ikan, serta bantuan medis. 

Selain itu, pihak Rumah Sakit di Pulau Atauro juga kerap membantu warga Lirang untuk mendapatkan fasilitas pelayanan medis lanjutan, termasuk evakuasi darurat menggunakan helikopter ke Kota Dili.

Dalam kunjungan BNPP RI menunjukkan, bahwa perlunya peran aktif pemerintah pusat dalam menyediakan sarana dan prasarana dasar di wilayah perbatasan. Termasuk pembangunan fasilitas kesehatan, transportasi, dan pendidikan yang memadai untuk memastikan bahwa kedaulatan negara dirasakan hingga ke pelosok terluar Nusantara.

BNPP RI dalam setiap tugas dan fungsinya sebagai pengelola kawasan perbatasan negara, berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kehadiran negara di perbatasan serta menjamin hak-hak dasar warga negara secara merata.

(HUMAS BNPP RI)