Jayapura, Papua - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan Forum Koordinasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini digelar di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dan diikuti oleh berbagai instansi lintas sektor, baik pusat maupun daerah, meliputi Perencana Ahli Madya pada Keasdepan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Fanderson Kabulius, Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Kabinet, Gunawan, serta Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih. 

Turut hadir pula perwakilan dari unsur TNI–Polri, CIQS, BPPD Kota Jayapura, unsur masyarakat perbatasan, serta perwakilan instansi teknis seperti Kodam, Satgas Yonif 643/BS, OPSKAMLA TNI AL Skouw, Koramil, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan.

Secara terpisah, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa kegiatan pengukuran IPKP menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi capaian pembangunan di kawasan strategis perbatasan.

“BNPP RI terus berupaya memastikan agar pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya terukur dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakatnya. IPKP membantu kita memahami area mana yang sudah berkembang dan mana yang masih membutuhkan intervensi kebijakan lebih lanjut,” jelas Irjen Pol. Maith.

Ia juga menambahkan bahwa dalam delineasi PPKP Jayapura terdapat empat kecamatan, yakni Muara Tami, Abepura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci agar pembangunan di empat wilayah tersebut dapat saling terhubung dan berdampak nyata bagi masyarakat perbatasan.

Dalam forum tersebut, Fanderson Kabulius memaparkan hasil awal pengukuran IPKP di PKSN Jayapura. Ia menyebut bahwa pada tahun 2024, sektor transportasi masih terindeks rendah.

“Kami mendorong Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat untuk mempercepat pengoperasian Damri lintas batas agar mobilitas masyarakat dan perdagangan antarnegara dapat meningkat,” ujar Fanderson.

Selain itu, pihaknya juga mencatat adanya kemajuan dalam pembangunan jalan Kampung Mosso–Kabupaten Keerom yang telah mencapai pengaspalan sepanjang tujuh kilometer dari target tiga puluh kilometer. 

Pemerintah Kota Jayapura juga tengah menyesuaikan lokasi koperasi baru guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, setelah lokasi sebelumnya menghadapi kendala hak ulayat.

Forum turut juga menyoroti persoalan vital terkait pengelolaan air bersih dan sistem penyediaan air minum (SPAM). Sumber mata air yang digunakan warga di sekitar PLBN Skouw saat ini masih berada di wilayah Papua Nugini, sehingga rawan terjadi ketidaksepahaman antar pihak. 

Tim merekomendasikan pencarian sumber air alternatif di wilayah Indonesia agar distribusi air bersih lebih aman dan berkelanjutan. Dari total 19 kategori penerima manfaat, baru sekitar 500 jiwa di RT 05 dan pedagang Pasar Skouw yang telah menikmati pasokan air bersih secara langsung.

Sementara itu, Gunawan dari Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa pengembangan kawasan perbatasan harus selaras dengan tiga prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, dalam forum tersebut menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.

“PLBN Skouw berkomitmen menjadi pusat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi agar seluruh program pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Ni Luh Puspa.

Lebih lanjut, forum juga membahas sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan revitalisasi Pasar Skouw, penguatan jaringan digital Bea Cukai, sertifikasi karantina hewan dan tumbuhan, serta peningkatan akses transportasi umum dan fasilitas evakuasi darurat di Distrik Muara Tami. 

Selain itu, potensi wisata bahari di Kampung Enggros dan wisata air panas di Kampung Mosso dinilai dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi perbatasan jika didukung oleh infrastruktur dan promosi yang memadai.

Menutup kegiatan, para peserta forum menyepakati pentingnya perencanaan terpadu yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Pembangunan di wilayah Jayapura dan Muara Tami dinilai telah menunjukkan progres positif, namun masih memerlukan penguatan dari sisi koordinasi, kebijakan, dan penyediaan fasilitas publik.

Dengan terselenggaranya forum ini, BNPP RI menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan kawasan perbatasan bukan hanya sebagai garda terdepan pertahanan negara, tetapi juga sebagai etalase kemajuan Indonesia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis: Putri Ingga Lestari

Editor: Bagas R

(Humas BNPP RI)