Sanggau, Kalimantan Barat – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong memfasilitasi pemulangan sebanyak 1.172 Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNI-B) dari Sarawak, Malaysia, sepanjang Januari hingga Februari 2026, Senin (2/3/2026).

Pemulangan tersebut dilakukan melalui mekanisme deportasi dan repatriasi dengan dukungan layanan terpadu lintas instansi di kawasan perbatasan. 

Proses pemulangan tersebut didampingi tim KJRI Kuching bersama petugas PLBN Entikong dan unsur CIQS di jalur kedatangan, serta dilaksanakan sesuai prosedur untuk memastikan kelancaran administrasi dan pendataan lanjutan.

Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menyampaikan bahwa pemulangan WNI-B selama dua bulan terakhir ini mencapai 1.172 orang.

“Bulan Januari 2026, kami mencatat sebanyak 805 orang WNI-B yang dipulangkan dengan rincian pemulangan secara deportasi sebanyak 799 orang dan secara repatriasi sebanyak 6 orang,” jelasnya.

Sementara pada Februari 2026, lanjut Teguh, jumlah WNI-B yang dipulangkan melalui PLBN Entikong tercatat sebanyak 367 orang, terdiri atas 358 orang melalui deportasi dan 9 orang melalui repatriasi. 

Berdasarkan data, sebagian besar kasus didominasi oleh pelanggaran keimigrasian seperti tidak memiliki paspor maupun permit, dengan asal WNI-B terbanyak dari Kalimantan Barat.

“Kami sebagai pengelola PLBN Entikong hanya bisa memfasilitasi setiap pemulangan dengan sebaik mungkin. Kami menyediakan lounge yang terletak di lantai 2 Gedung Inti PLBN sebagai tempat pendataan petugas BP2MI lebih lanjut sekaligus tempat tunggu mereka sebelum pulang secara mandiri,” ujar Teguh.

Melalui koordinasi lintas instansi di kawasan perbatasan, BNPP memastikan setiap proses pemulangan WNI-B berjalan tertib, terkoordinasi, dan mengedepankan aspek pelayanan. 

Dukungan fasilitas seperti lounge dan pendataan lanjutan di PLBN Entikong menjadi bagian dari upaya BNPP dalam menghadirkan layanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan kepastian prosedur bagi warga negara.

Langkah tersebut menegaskan komitmen BNPP dalam memastikan PLBN berfungsi optimal sebagai beranda terdepan Negara yang tidak sekadar menjadi pintu masuk wilayah, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di kawasan perbatasan.

Penulis: Erika Barus