Malaka, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan keamanan terhadap pelintas batas di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, Rabu (22/4/2026). 

Forum koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan keimigrasian di kawasan PLBN Motamasin. Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, menjelaskan bahwa salah satu langkah utama yang disepakati adalah pembatasan akses ke gedung utama pelayanan PLBN.

“Gedung utama PLBN Motamasin hanya diperuntukkan bagi pelintas batas resmi yang menggunakan dokumen keimigrasian sesuai ketentuan. Pengunjung, wisatawan, maupun pelaku usaha informal, termasuk pengantar barang, pengemudi ojek, dan mobil rental tidak diperkenankan masuk ke area tersebut,” tegas Engelberthus.

Selain pembatasan akses, forum koordinasi juga menyepakati penempatan petugas Imigrasi di Gerbang Tasbara. Engelberthus menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi clearance keimigrasian pada jalur keluar menuju Timor Leste.

“Petugas Imigrasi akan ditempatkan di Pos Pengamanan Gerbang Tasbara untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, khususnya paspor orang dan alat angkut yang melintas, sekaligus mengawasi aktivitas pengunjung, wisatawan, serta pelaku usaha informal yang menuju Pos Salele di Timor Leste,” jelasnya.

Menurut Engelberthus, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa sinergi antara PLBN Motamasin dan Kantor Imigrasi Atambua menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

“Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap perlintasan orang di kawasan perbatasan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berkomitmen menciptakan tata kelola perbatasan yang tertib, aman, dan tetap memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat,” ujar Engelberthus.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan di kawasan perbatasan yang dinamis menuntut penguatan kolaborasi lintas instansi secara berkelanjutan. Ke depan, PLBN Motamasin akan terus mendorong koordinasi terpadu guna memastikan keamanan perbatasan tetap terjaga seiring meningkatnya mobilitas masyarakat lintas negara.

Sebagai garda terdepan pengelolaan perbatasan negara, PLBN Motamasin menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pengawasan yang profesional, terukur, dan humanis, demi mendukung stabilitas keamanan sekaligus kelancaran aktivitas lintas batas Indonesia–Timor Leste.

Penulis: Melky