Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut menyelenggarakan Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2026, Selasa (12/5/2026). 

Forum ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memutakhirkan metodologi dan mengukur kinerja IPKP sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut pada 2026.

Forum tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith. Dalam arahannya, Irjen Pol. Maith menegaskan target penyusunan laporan IPKP 2026 ditetapkan rampung pada bulan Juli 2026 agar dapat disampaikan kepada Bappenas pada Agustus 2026 mendatang. 

“Pengukuran IPKP 2026 menyesuaikan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP Perbatasan Laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima dilakukan secara daring,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi IPKP tahun sebelumnya. Menurut Maith, intervensi kementerian/lembaga (K/L) belum sepenuhnya tercermin pada hasil penilaian 2025, sehingga BNPP RI akan mengonfirmasi kembali kepada K/L terkait agar rekomendasi berdampak nyata terhadap penguatan pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan laut.

Forum ini menghadirkan narasumber lintas sektor, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata, Andar Danova, memaparkan dukungan pendidikan vokasional di 11 PPKP Perbatasan Laut. 

Ia menjelaskan lima program unggulan pariwisata 2026 yakni, peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0. 

Andar menambahkan, daerah perbatasan dapat menjalin kerja sama pengembangan SDM melalui politeknik pariwisata dengan skema nota kesepahaman. Kemudian, untuk pendaftaran event maupun objek daya tarik wisata juga dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pariwisata di [kemenpar.go.id].

Dari sektor kelautan dan perikanan, Dessi Arisandi mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan kebutuhan vokasional di kawasan perbatasan laut. Ia mengungkapkan sekitar 85 persen nelayan belum tersertifikasi, dengan tingkat pendidikan yang masih didominasi SD/SMP.

"Karena keterbatasan akses ke tempat pelatihan, maka pelatihan yang bisa diberikan untuk nelayan meliputi pelatihan prioritas, mencakup pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen,” jelasnya.

Sementara itu, Endah Riawati dari Badan Pusat Statistik memaparkan dinamika pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut melalui publikasi Direktori Pasar Rakyat 2026 pada 11 PPKP. Ia menjelaskan pendekatan penghitungan PDB/PDRB yang mencakup pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. 

Dalam paparan distribusi dan pertumbuhan PDRB PKSN 2025 (c-to-c), tercatat pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Natuna (10,49 persen), Kepulauan Sangihe (5,67 persen), dan Kepulauan Talaud (5,19 persen), sementara pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Bengkalis (2,93 persen), Biak Numfor (3,29 persen), dan Maluku Barat Daya (3,49 persen).

Forum ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono.

Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor dan berbasis data agar IPKP 2026 menjadi instrumen yang efektif mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, serta memastikan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan laut berkembang berkelanjutan dan inklusif.

Humas BNPP RI