Tahuna, Sulawesi Utara - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) melaksanakan kegiatan penilaian Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara (IPBWN) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola wilayah perbatasan laut Indonesia yang strategis di kawasan timur Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Asdep Taslaud Siti Metrianda Akuan menggelar forum bersama Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, guna membahas berbagai isu strategis terkait kondisi aktual perbatasan di wilayah paling utara Sulawesi ini.

“Kunjungan kami ke Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bertujuan untuk melakukan penilaian IPBWN, di mana wilayah ini menjadi salah satu lokasi pengambilan data tahun 2025,” ujar Siti Metrianda.

Ia menjelaskan, penilaian IPBWN merupakan salah satu instrumen penting BNPP RI untuk memotret sejauh mana pengelolaan perbatasan dilakukan oleh berbagai sektor di daerah.

Hasil penilaian ini nantinya menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan intervensi program pembangunan di wilayah perbatasan negara.

“Kami ingin melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pendukung pertahanan serta keamanan di pulau-pulau kecil terluar. Data lapangan yang terkumpul akan menjadi dasar penting bagi BNPP dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan perbatasan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu, Siti Metrianda juga menyoroti terkait abrasi pantai yang menjadi salah satu isu utama di sebagian besar pulau kecil terluar (PPKT) di Indonesia. 

Secara konsisten, BNPP RI akan terus mendorong koordinasi antara kementerian dan lembaga teknis, terutama Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mempercepat pembangunan tanggul laut dan pemecah ombak di kawasan strategis perbatasan.

“Ancaman abrasi ini nyata di hampir seluruh kawasan PPKT. Karena itu, BNPP RI terus mengeluarkan rekomendasi agar pembangunan pengaman pantai dapat menjadi prioritas dalam menjaga eksistensi wilayah kedaulatan negara,” tegasnya.

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penilaian IPBWN, khususnya di Pulau Marore, Kawio, dan Kawaluso.

“Kami mendukung penuh kegiatan penilaian IPBWN yang dilakukan BNPP RI. Kami berharap hasilnya dapat membantu memastikan keamanan wilayah dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujarnya.

Bupati Michael Thungari juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi wilayahnya, terutama terkait abrasi pantai yang semakin mengancam tiga pulau terluar tersebut.

"Tingkat abrasi di beberapa pulau terluar cukup tinggi. Dalam waktu tertentu, bahkan rumah warga dan kantor pemerintahan terdampak banjir rob,” ungkap Thungari.

Sementara itu, Camat Marore menambahkan bahwa kondisi Pulau Batubawaikang, yang termasuk dalam gugusan empat pulau kecil di utara Marore, juga memerlukan perhatian serius.

Pulau tak berpenduduk ini memiliki posisi strategis dan membutuhkan pembangunan tanggul laut untuk menjaga keutuhan wilayah.

Sebagai tindak lanjut, tim Asdep Taslaud BNPP RI akan melakukan kunjungan langsung ke tiga PPKT di Kabupaten Kepulauan Sangihe guna melakukan pengumpulan data lapangan dan observasi kondisi aktual pengelolaan perbatasan laut di wilayah tersebut.

Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan laut Indonesia sebagai garda terdepan kedaulatan negara.

Dengan data yang akurat dan kerja sama lintas sektor yang solid, pengelolaan batas wilayah negara diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat perbatasan.

Penulis: Kartika

Editor: Bagas 

(Humas BNPP RI)