Jakarta - Dalam upaya mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengusulkan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan perbatasan. 

Usulan lokasi SPPG ini dibahas dalam forum koordinasi percepatan program MBG di kawasan perbatasan negara yang dihadiri langsung Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara (Asdep Tasbara) Budi Setyono di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Forum ini difasilitasi oleh Sekretaris Utama BGN, Brigjen TNI Purn. Sarwono, yang dalam pengantarnya menekankan pentingnya percepatan pembangunan SPPG di berbagai daerah, termasuk wilayah perbatasan dan 3T (terluar, terpencil, tertinggal). 

Ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai opsi percepatan, mulai dari mekanisme sewa gedung, hingga lelang cepat untuk 164 lokasi prioritas yang telah memenuhi syarat.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Dalam Negeri juga memaparkan hasil evaluasi dari 1.324 lahan yang diusulkan pemerintah daerah untuk pembangunan SPPG. 

Dari jumlah tersebut, 801 lokasi dinyatakan memenuhi syarat, 448 lokasi tidak memenuhi syarat, dan 75 lokasi tidak dapat disurvei karena kendala teknis. Lokasi yang lolos verifikasi selanjutnya akan dipetakan untuk dibangun oleh Kementerian PU maupun BGN.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program MBG dengan memanfaatkan infrastruktur PLBN.

“Ada 15 PLBN yang kami usulkan untuk diverifikasi kesiapannya, serta 204 kecamatan perbatasan prioritas di 19 provinsi dan 74 kabupaten/kota yang bisa diasesmen lebih lanjut,” ungkap Dr. Nurdin.

Ia juga menambahkan, BNPP RI telah menyampaikan data rinci kepada BGN dan Kementerian PU terkait kesiapan PLBN, termasuk cakupan sasaran anak sekolah, ibu hamil, menyusui, serta balita di radius 10 kilometer atau 20 menit perjalanan dari PLBN. 

Data tersebut juga mencakup ketersediaan sarana prasarana yang sesuai dengan standar gedung SPPG.

“Beberapa PLBN sudah memiliki gedung yang sesuai dengan spesifikasi SPPG, sementara yang lain masih membutuhkan lahan tambahan. Semua ini akan diverifikasi sesuai kesepakatan bersama antara BGN dan Kementerian PU,” jelasnya.

Selain itu, BNPP RI juga mengusulkan agar pulau-pulau kecil terluar (PPKT) turut dipertimbangkan dalam program MBG sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah perbatasan dan daerah 3T.

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis yang terintegrasi di kawasan perbatasan, BNPP RI berharap anak-anak sekolah dapat tumbuh lebih sehat, ibu hamil dan menyusui mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, serta balita memiliki peluang tumbuh kembang yang optimal. 

Kehadiran SPPG di PLBN maupun wilayah 3T tidak hanya menjadi pusat pelayanan gizi, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara dalam memperhatikan kesejahteraan warganya di tapal batas.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)