Pontianak, Kalimantan Barat - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sebagai perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan ke dua pos keamanan lingkungan (poskamling) di Kota Pontianak untuk melaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluasi pasca aksi demonstrasi di Provinsi Kalimantan Barat pada, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dr. Nurdin, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Henry Erafat, serta Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP RI Dr. Belly Isnaeni. 

Rombongan meninjau langsung Pos Kamling RT.006/RW.010 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Pos Kamling Gang Apel 4 RT.02/RW.011 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat.

Sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat No. 300.1.4/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah tertanggal 3 September 2025, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan pentingnya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di seluruh wilayah Kota Pontianak.

“Poskamling adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Saya berharap Wali Kota dapat memfasilitasi penghidupan kembali sistem keamanan lingkungan ini agar masyarakat merasa aman sekaligus memperkuat sinergi antara warga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujar Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah daerah, Makhruzi juga menyampaikan arahan Mendagri yang menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa Forkopimda harus lebih aktif melakukan pertemuan rutin dan langkah antisipatif agar potensi gangguan keamanan dan ketertiban bisa cepat terdeteksi,” jelasnya.

Ia melanjutkan, untuk dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ormas, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan, serta mengantisipasi penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, maupun tindakan provokatif.

Selain itu, Makhruzi menekankan arahan Mendagri terkait komunikasi sosial yang harus diperkuat melalui forum kemitraan. “FKDM, FKUB, dan FPK perlu dilibatkan secara aktif bersama elemen masyarakat agar tercipta suasana yang damai, harmonis, dan kondusif,” tuturnya.

Ia juga menegaskan perlunya peningkatan koordinasi antar aparat untuk deteksi dini, cegah dini, dan cipta kondisi. “Pesan perdamaian, kesejukan, dan keharmonisan harus terus disebarluaskan, bersamaan dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti dialog, kegiatan keagamaan, bakti sosial, bakti kesehatan, maupun gerakan pasar murah,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, kegiatan pertemuan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, jajaran camat dan lurah, Kapolsek, Danramil, Dandim, Dirbinmas Polda Kalbar, anggota DPRD, hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak.

Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan,hingga ke wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik sosial.

“Menjaga lingkungan adalah bentuk pertahanan bersama. Dengan poskamling yang aktif dan dukungan semua elemen masyarakat, kita dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif,” tutup Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

(Humas BNPP RI)