Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat perannya sebagai koordinator pembangunan kawasan perbatasan melalui forum penyampaian hasil nilai dan rekomendasi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2025 pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Rabu (11/2/2026). 

Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Forum ini dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Forum tersebut bertujuan menyampaikan hasil pengukuran IPKP oleh Tim Pengukuran kepada Bappenas sekaligus mengonfirmasi rekomendasi yang telah disusun berdasarkan kondisi faktual di 22 PPKP. Pengukuran IPKP ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan secara komprehensif.

Dalam paparannya, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw mengungkapkan bahwa nilai IPKP Tahun 2025 berada pada angka 0,552, masih sedikit di bawah target nasional sebesar 0,56.

“Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu kita jawab bersama, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belum tercapainya target IPKP tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kebijakan efisiensi anggaran serta kondisi geografis yang sulit di beberapa lokasi pengukuran. 

Dari 22 PPKP yang dinilai, tercatat satu PPKP memperoleh nilai D, 15 PPKP bernilai C, dan enam PPKP berhasil mencapai nilai B. Menurutnya, hasil ini menjadi cerminan nyata kondisi pengelolaan kawasan perbatasan saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Bappenas, Mohammad Roudo, menegaskan pentingnya menjadikan hasil IPKP sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Ia menekankan perlunya percepatan pembangunan PPKP melalui fokus pembangunan nasional serta program direktif Presiden agar dapat diimplementasikan secara optimal di kawasan perbatasan.

Roudo juga menyoroti pentingnya identifikasi dimensi dan variabel IPKP yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan nilai indeks dan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Selain itu, ia mendorong penguatan koordinasi aktif antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.

“Bappenas siap mengawal rekomendasi IPKP yang diusulkan agar dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan rencana aksi oleh kementerian dan lembaga terkait,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Yedi Rahmat, menyampaikan bahwa BNPP akan menyiapkan data dan rekomendasi yang lebih terarah. Langkah ini dimaksudkan agar Bappenas dapat mendorong kementerian/lembaga melakukan intervensi yang tepat sasaran di kawasan perbatasan.

Adapun, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat BNPP RI, Henry Erafat, menilai bahwa hasil IPKP Tahun 2025 mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, hasil penilaian ini harus menjadi acuan dalam menentukan dimensi yang perlu diperkuat ke depan.

“Hasil IPKP akan kami tindaklanjuti melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mencapai tujuan pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Penekanan lebih spesifik disampaikan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Bakri Siddiq. Ia menyoroti perbedaan signifikan pada salah satu indikator variabel simpul transportasi, khususnya di PPKP Tou Lumbis. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan fokus dan intervensi khusus dari Pemerintah Pusat agar kesenjangan antar PPKP dapat ditekan.

Di sisi perencanaan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Gutmen Nainggolan, menekankan pentingnya pengembangan instrumen penilaian IPKP yang lebih efisien dan tetap akuntabel. Ia menilai, penyediaan tools baru akan membantu BNPP lebih fokus pada PPKP dengan nilai C dan D.

Selain itu, ia mengingatkan agar perencanaan program dan kegiatan BNPP RI senantiasa selaras dengan RPJMN, Rencana Induk, dan Rencana Aksi pembangunan kawasan perbatasan.

Melalui forum ini, BNPP RI berharap proses penilaian IPKP dapat diselesaikan pada akhir setiap tahun. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh kementerian/lembaga terkait pada tahun berikutnya.

Sehingga pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya terukur di atas indeks, tetapi juga nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis terdepan Indonesia.

(Humas BNPP RI)