JAKARTA - Dalam upaya memperkuat citra lembaga serta meningkatkan branding terhadap publik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) menggelar rapat sosialisasi tentang Panduan Pengelolaan Informasi dan Publikasi dalam Penguatan Branding BNPP RI pada, Selasa (10/12/2024).

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Tito Karnavian Nomor  HMS.62/2472/XI/2024.

Surat edaran tersebut disampaikan kepada seluruh unit kerja di Sekretariat Tetap BNPP RI serta pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, dengan tujuan mendorong tata kelola informasi dan publikasi yang efektif dan terkoordinasi.

Rapat sosialisasi yang dipimpin oleh Plh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan/Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas (Biro KUH) BNPP RI Indra Purnama menekankan pentingnya langkah ini untuk membangun kesadaran publik terhadap peran BNPP RI sebagai pengelola kawasan perbatasan yang profesional dan berdampak nyata.

"Saya kira banyak yang akan menjadi bahan pemberitaan di BNPP RI ini, khususnya teman-teman yang bertugas di perbatasan negara. Banyak hal menarik disana (kawasan perbatasan) yang berpotensi menjadi branding yang kuat terhadap BNPP RI," ucap Indra.

Indra juga menyoroti bahwa banyak peristiwa penting di perbatasan yang selama ini jarang diketahui publik. Oleh karena itu, BNPP RI diharapkan mampu menjadi pusat informasi yang terpercaya dan transparan, membagikan berbagai kisah dan kegiatan yang terjadi di perbatasan secara rutin.

"Kegiatan atau perilaku masyarakat di kawasan perbatasan itu luar biasa, belum ada kementerian atau lembaga yang punya data informasi seperti di kawasan perbatasan, kita punya potensi untuk bisa mengupdate tentang kegiatan di kawasan perbatasan," kata Indra.

Langkah ini dirancang untuk membangun persepsi positif terhadap BNPP RI yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai program strategis BNPP RI.

Panduan sosialisasi branding ini juga disusun untuk memastikan pengelolaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam hal ini, panduan tersebut mencakup peran seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI serta pengelola di seluruh PLBN Terpadu dalam menyediakan dan mengelola informasi yang menarik.

Nantinya, informasi yang diterima akan diolah menjadi materi publikasi oleh Bagian Humas BNPP RI. Selanjutnya, materi informasi tersebut diverifikasi dan dipublikasikan melalui berbagai media, baik internal BNPP maupun secara terbuka yang dapat diakses oleh publik melalui website dan media sosial, serta televisi, radio, dan media promosi lainnya.

Kepala Bagian Humas, TU Pimpinan & Arsip BNPP RI, Andri Indrawan, dalam rapat tersebut mengungkapkan optimisme bahwa strategi ini akan semakin memperkuat citra BNPP RI sebagai lembaga yang transparan dan profesional dalam mengelola kawasan perbatasan Indonesia.

"Diharapkan dengan adanya panduan ini akan menjadi pegangan, acuan buat rekan-rekan dalam mendukung penguatan branding BNPP RI melalui pengelolaan informasi dan publikasi," terang Andri.

Andri menambahkan, bahwa dengan adanya panduan sosialisasi yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing unit kerja BNPP RI serta seluruh PLBN Terpadu dalam mengelola informasi dan publikasi untuk memperkuat branding BNPP RI, nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi bersama.

Melalui upaya penguatan branding BNPP RI, hal ini tidak hanya menjadi strategi internal, tetapi juga mencerminkan bahwa BNPP RI menunjukkan komitmennya untuk membangun citra lembaga yang profesional dan transparan, serta menjadi lembaga yang adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kawasan perbatasan Indonesia.

(Humas BNPP RI)