YOGYAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan Forum Pemutakhiran Instrumen Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP KPP) dan Uji Coba Pengukuran pada RPJMN 2025–2029, Rabu (26/11/2025). 

Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memastikan kualitas data, konsistensi indikator, serta ketepatan perencanaan pembangunan di kecamatan perbatasan prioritas.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, membuka kegiatan sekaligus menegaskan amanat yang diemban BNPP RI dalam RPJMN 2025–2029.

“RPJMN mengarahkan BNPP RI untuk mengampu pencapaian indikator prioritas pembangunan di kawasan perbatasan. Indikator tersebut diwujudkan melalui pengukuran rata-rata indeks pengelolaan kawasan perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas,” ujarnya.

Menurut Mayjen TNI (Purn) Ramses, indeks ini berfungsi sebagai alat ukur komprehensif dalam menilai keberhasilan pembangunan, khususnya pada aspek infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. 

Karena itu, pemutakhiran IPKP KPP menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan berbasis data dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Forum ini juga menjadi momentum Sekretariat Tetap BNPP RI untuk memaparkan hasil perhitungan pemutakhiran IPKP KPP Tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah. 

Penentuan 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kecamatan di luar deliniasi PKSN namun tetap berbatasan darat maupun laut.

Selain itu, kecamatan yang mencakup pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan kecamatan perbatasan negara di luar PKN yang tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga juga menjadi kriteria pada penentuan KPP.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Indra Purnama, M.Si, menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah untuk melakukan konfirmasi dan validasi data sekunder dari berbagai Kementerian/Lembaga.

“Kegiatan ini untuk memastikan kecukupan dan kualitas data IPKP KPP, sehingga perhitungan indeks dapat berjalan akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Indra juga memaparkan progres uji coba pengukuran IPKP KPP yang telah berlangsung sebelumnya. Uji coba dilakukan di Aceh Timur dan Gorontalo Utara pada 21–24 Oktober 2025, serta di Kabupaten Nunukan pada 28–31 Oktober 2025. 

Lewat uji petik tersebut, BNPP RI memperoleh temuan penting terkait indikator yang perlu diperbarui untuk menggambarkan kondisi lapangan secara lebih nyata dan relevan.

Pada Tahun 2025, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan menargetkan capaian Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan sebesar 0,68, sementara indeks pada Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat ditargetkan mencapai 0,58 dengan lokus pengukuran di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas.

Indra menegaskan pentingnya kesinambungan kolaborasi antara BNPP RI, Pemerintah Daerah, dan K/L terkait.

“Koordinasi berkelanjutan adalah kunci agar perhitungan IPKP KPP lebih efektif dan mencerminkan realitas pembangunan di perbatasan. Indikator pemutakhiran harus merujuk pada hasil uji petik di Aceh Timur, Gorontalo Utara, dan Nunukan,” ungkapnya.

Melalui forum ini, BNPP RI berharap hasil perhitungan IPKP KPP dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan. 

Terutama bagi kecamatan yang masih memiliki nilai indikator rendah, agar intervensi program semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat perbatasan.

Dengan penguatan basis data dan indikator yang lebih terukur, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perbatasan. 

Forum ini bukan hanya sebagai ruang koordinasi, tetapi juga sebagai fondasi penting untuk memastikan bahwa pembangunan perbatasan berjalan sesuai arah RPJMN 2025–2029 dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di garda terdepan NKRI.

(Humas BNPP RI)