Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan perannya sebagai koordinator pembangunan kawasan perbatasan melalui Forum Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 dan Monitoring Tahun Anggaran 2026 atas Program/Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), yang digelar pada, Kamis (12/2/2026).

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, forum strategis ini dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw.

Adapun, forum tersebut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga mitra, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam arahannya, Brigjen TNI Topri menegaskan bahwa forum ini menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program tahun berjalan sekaligus ketepatan perencanaan program tahun berikutnya.

“Evaluasi ini tidak hanya melihat capaian angka, tetapi juga memastikan program PBWN-KP benar-benar memberi dampak bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2025 program Kementerian Pertanian difokuskan pada upaya swasembada pangan serta pengembangan komoditas strategis di kawasan perbatasan. 

Sementara itu, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik oleh Kementerian UMKM di kawasan perbatasan menunjukkan capaian volume sebesar 97,43 persen dengan realisasi anggaran mencapai 91,03 persen. 

Namun demikian, ia mencatat bahwa pengajuan lokasi kegiatan Kementerian UMKM masih terbatas hingga tingkat kabupaten, sedangkan penentuan kecamatan bergantung pada kebijakan daerah.

Brigjen TNI Topri juga mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi pada tahun 2025 belum melaksanakan program kegiatan akibat adanya pemblokiran anggaran. 

Meski demikian, pada Tahun Anggaran 2026 kementerian tersebut telah merencanakan enam program, salah satunya Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia KDKMP melalui pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan di sejumlah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), seperti Entikong (Sanggau), Jagoi Babang, Long Nawang, Tou Lumbis, dan Tanah Merah.

Selain itu, beberapa kegiatan nonfisik yang dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tercatat terealisasi 100 persen. 

“Ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan capaian yang optimal apabila direncanakan dan dimonitor secara konsisten,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, kementerian/lembaga mitra menyambut baik rekomendasi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) yang disusun BNPP RI sebagai dasar rencana aksi tahun 2026. 

Mereka berharap rekomendasi tersebut segera dikirimkan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pimpinan masing-masing.

Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga guna memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. 

Melalui evaluasi dan monitoring yang konsisten, BNPP RI optimistis program PBWN-KP akan semakin memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.

(Humas BNPP RI)