JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Kelompok Ahli BNPP RI melaksanakan kunjungan lapangan ke perbatasan RI-Timor Leste dalam rangka merespons situasi terkini dan menindaklanjuti berbagai isu strategis terkait batas wilayah serta aktivitas di kawasan perbatasan.

Kunjungan yang dilaksanakan pada awal Maret 2025 ini merupakan bagian dari komitmen BNPP RI dalam memperkuat pengelolaan perbatasan negara serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di wilayah perbatasan.

Dalam kunjungan ini, BNPP RI menemukan adanya permasalahan di Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, terkait aktivitas warga Timor Leste yang menggarap lahan di segmen sengketa Noelbesi-Citrana. Sementara itu, warga Indonesia di Naktuka mengalami kendala saat hendak melakukan aktivitas serupa akibat tindakan pengamanan dari Polisi Perbatasan Timor Leste (Unidade de Patrulhamento da Fronteira/UPF).

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, bersama Kelompok Ahli BNPP RI Letjen (Purn.) Ali Borga dan Nur Kholis, menggelar pertemuan dengan perwakilan kementerian/lembaga, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Asops Panglima TNI, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Nurdin menjelaskan bahwa BNPP RI mendorong K/L terkait untuk mengambil langkah diplomatik dengan menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Timor Leste atas ketidaktaatan warga Timor Leste terhadap kesepakatan terkait wilayah sengketa.

"Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan proposal pengaturan khusus (special arrangement) guna menjamin akses dan hak masyarakat adat kedua negara yang hendak masuk ke wilayah sengketa," ujar Nurdin.

Terkait aspek keamanan, Nurdin menambahkan bahwa BNPP RI akan berkoordinasi dengan satuan tugas pengamanan perbatasan guna memastikan perlindungan bagi warga adat Natuka yang ingin mengunjungi lahan sengketa Noelbesi-Citrana.

Selanjutnya, kunjungan yang dilakukan pada segmen Haumeniana-Passabe, BNPP RI turut menyerap aspirasi masyarakat setempat yang menolak hasil survei batas negara yang dilakukan pada 24 November 2023 oleh Badan Informasi Geospasial RI bersama Pemerintah Timor Leste.

"Terdapat delapan kepala keluarga di Desa Haumeni Ana yang menyampaikan kekhawatiran bahwa tanah mereka akan masuk ke wilayah Timor Leste jika MoU batas negara ditandatangani. Mereka menolak relokasi maupun ganti rugi, akan tetapi BNPP RI akan terus mengawal proses ini agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat perbatasan," tutur Nurdin.

Selain itu, BNPP RI juga mengadakan pertemuan dengan Direktur Autoridade Alfandega (Otoritas Bea Cukai) Oecusse, Timor Leste, Joaquim Gonsalves Dos Reis, guna membahas operasional perlintasan antara RI-Timor Leste.

"BNPP RI memastikan bahwa operasional pelayanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan dan Posto Integrado Oesilo akan kembali beroperasi pada 10 April 2025. Pembukaan ini diharapkan dapat memperlancar lalu lintas warga antar negara serta meningkatkan konektivitas di wilayah perbatasan," jelas Nurdin.

Kemudian, BNPP RI juga berkesempatan untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyesuaian jam operasional pelayanan lintas batas di PLBN Motaain. Hal ini merupakan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan penambahan waktu jam operasional di setiap PLBN wilayah NTT.

Sebagai tindak lanjut, petugas CIQS di PLBN Motaain telah memperpanjang jam layanan, dari sebelumnya tutup pada pukul 16.00 WITA menjadi pukul 17.00 WITA. Namun, pihak Timor Leste masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat di Dili untuk menyesuaikan operasional di sisi mereka.

Kunjungan ini menegaskan peran strategis BNPP RI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan serta mengupayakan solusi diplomatik dalam pengelolaan batas negara.

Ke depan, BNPP RI terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan memperkuat kerja sama dengan Timor Leste demi terciptanya perbatasan yang aman, tertib, dan kondusif.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)