Jakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) menyelenggarakan Forum Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat BNPP RI, Rabu (4/3/2026).

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, forum tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, dengan tujuan mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Baznas, Pertamina Foundation, dan BRI, sebagai mitra strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.

Selain itu, para pemangku kepentingan daerah juga mengikuti forum ini secara hybrid, meliputi perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu, Kepala PLBN Motaain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, serta para pengajar dan pelaku UMKM tenun lokal.

Kegiatan ini menegaskan komitmen BNPP RI dalam memperkuat pengelolaan potensi kawasan perbatasan melalui pengembangan SDM lokal. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan langkah konkret peningkatan kapasitas masyarakat perbatasan secara berkelanjutan, khususnya bagi UMKM pengrajin tenun di Kabupaten Belu.

Dalam arahannya, Brigjen TNI Topri menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan SDM di kawasan perbatasan.

“Forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat di Kabupaten Belu, sekaligus mematangkan rencana kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat perbatasan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menyampaikan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kapasitas SDM di kawasan perbatasan Kabupaten Belu. Ia mengungkapkan, Baznas telah menyatakan komitmen nyata untuk mendukung pelaksanaan bimbingan teknis yang akan digelar BNPP RI, khususnya melalui upaya menjaga keberlanjutan bahan baku tenun tradisional.

“Baznas mendorong pembukaan lahan khusus untuk penanaman tanaman pewarna alami. Ini langkah strategis untuk menjawab keterbatasan bahan baku pewarna yang selama ini menjadi kendala utama para pengrajin tenun di Belu,” ujar Brigjen TNI Topri.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Pertamina Foundation juga memastikan keberlanjutan program pembinaan dan pendampingan bagi 45 UMKM peserta bimtek di Kabupaten Belu. 

Menurutnya, dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga mencakup fasilitasi sertifikasi, pengurusan hak cipta, serta peluang keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan Pertamina, termasuk forum berskala internasional.

“Pertamina Foundation bahkan mendorong kolaborasi antara pengrajin tenun Belu dengan UMKM binaan yang telah berhasil, seperti Kainnesia di Yogyakarta. Harapannya, terjadi transfer pengetahuan, peningkatan kualitas produk, hingga pendanaan dan pembinaan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Brigjen TNI Topri juga mengungkapkan bahwa BRI menyatakan kesiapannya mendukung penguatan UMKM perbatasan melalui Program UMKM Naik Kelas. Program tersebut dinilai relevan dengan kondisi UMKM tenun di Belu yang saat ini masih berada pada tahap awal pengembangan usaha.

“BRI melihat bimtek ini selaras dengan kelas awal dalam program UMKM Naik Kelas, khususnya bagi UMKM yang masih un-feasible dan un-bankable. Selain itu, kerja sama BRI dan BNPP RI di kawasan perbatasan juga telah berjalan melalui layanan penukaran uang (money changer) untuk mendukung aktivitas ekonomi lintas batas,” katanya.

Lebih lanjut, Brigjen TNI Topri menuturkan bahwa forum ini sekaligus menjadi ruang identifikasi berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi pengrajin tenun Belu. 

Tantangan tersebut meliputi keterbatasan bahan baku pewarna alami, lamanya proses produksi, minimnya permodalan dan peralatan, rendahnya akses terhadap lembaga keuangan, pemasaran yang masih bersifat lokal dan belum terdigitalisasi, hingga persoalan regenerasi SDM, legalitas usaha, dan penguatan branding produk.

Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan perannya sebagai koordinator utama pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis diharapkan mampu mendorong UMKM perbatasan naik kelas, sekaligus memperkuat ekonomi lokal sebagai beranda depan Indonesia.

Sebagai penutup, BNPP RI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kolaborasi dan konsistensi program di kawasan perbatasan. Dengan SDM yang berdaya, potensi lokal yang terkelola, dan dukungan lintas sektor yang solid, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membanggakan.

(Humas BNPP RI)