JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menerima audiensi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi percepatan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (9/12/2025). 

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI tersebut dibuka dan dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, yang menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah demi mengoptimalkan pembangunan wilayah terdepan Indonesia.

Dalam arahannya, Irjen Pol. Maith menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan melalui percepatan penanganan di berbagai sektor.

“Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Sejumlah isu strategis perlu percepatan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata,” ujarnya.

Diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran internasional terpadat yang memiliki posisi geografis strategis sebagai pintu gerbang perdagangan maritim. 

Wilayah ini berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dengan jarak 94 kilometer dan Singapura yang berjarak 117 kilometer, menjadikannya kawasan potensial untuk dikembangkan sebagai simpul ekonomi dan logistik regional. 

Dalam audiensi, Wabup Muzamil mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan pesisir masih tertinggal dibandingkan pesisir negara tetangga. 

Pelabuhan internasional yang saat ini terpusat di Pulau Tebing Tinggi juga dinilai perlu diperluas dan diperkuat dari sisi aksesibilitasnya.

Selain itu, konektivitas antarwilayah maupun akses keluar negeri masih membutuhkan peningkatan infrastruktur transportasi laut. 

Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki komoditas unggulan berupa sagu dengan luas perkebunan mencapai 40.533 hektare dan produksi sekitar 267 ribu ton per tahun. 

Sejumlah komoditas lain seperti kelapa, karet, kopi Liberika, pinang, padi, hingga budidaya ikan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan, termasuk melalui hilirisasi produk turunan seperti pati sagu, minyak kelapa, dan olahan kopi Liberika yang memiliki potensi pasar ekspor.

Wabup Muzamil, menjelaskan bahwa percepatan pemenuhan layanan dasar menjadi kebutuhan mendesak yang sejalan dengan sasaran RPJMN 2025–2029.

“Kami berharap melalui audiensi ini BNPP dapat mengoptimalkan pemanfaatan lokasi strategis dan potensi sumber daya Meranti, termasuk sebagai kawasan yang mendorong perdagangan maritim regional, nasional, dan internasional,” ungkapnya. 

Ia juga menambahkan bahwa Meranti berpeluang besar dikembangkan sebagai hub transhipment domestik-regional serta diarahkan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Logistik Maritim yang akan memperkuat posisi Meranti dalam rantai logistik nasional.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, menekankan bahwa percepatan pengembangan wilayah Meranti harus menjadi fokus bersama. 

“Aspek potensi kawasan perbatasan perlu mendapatkan percepatan agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono, yang menegaskan bahwa perbaikan layanan dan konektivitas lintas batas menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir. 

“Pengelolaan layanan lintas batas yang optimal akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Yedi Rahmat, menyoroti potensi kelautan Meranti yang dinilai sangat besar untuk dikembangkan melalui dukungan infrastruktur terpadu.

“Potensi kelautan Meranti harus didukung secara optimal. BNPP akan mengoordinasikan pengembangannya bersama kementerian dan lembaga terkait melalui strategi yang terintegrasi agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Fauzan Hasan, menegaskan bahwa hubungan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. 

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar program percepatan pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, memperkuat konektivitas, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kepulauan Meranti sebagai salah satu kawasan terdepan Indonesia. 

Dengan komitmen bersama yang semakin kuat, BNPP RI optimistis bahwa percepatan pembangunan Meranti akan menjadi model keberhasilan dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam membangun dari pinggiran.

(Humas BNPP RI)