Jakarta - Dalam upaya memperkuat sinergi program pengelolaan infrastruktur pemerintahan dan ketahanan pangan di kawasan perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum koordinasi Penyusunan Rencana Induk (Renduk) PBWN-KP lingkup Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 pada, Selasa (18/6/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Dr. Bakri Siddiq, yang menekankan pentingnya integrasi antar program pusat demi mendukung peningkatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan di wilayah perbatasan.

“Penyusunan rencana induk ini menjadi titik krusial untuk memastikan agar seluruh kementerian/lembaga terkait bisa berkolaborasi, khususnya dalam penguatan infrastruktur dan penyediaan pangan bergizi yang menyentuh langsung masyarakat perbatasan,” ujar Dr. Bakri Siddiq.

Turut hadir sebagai narasumber dalam pertemuan ini antara lain Ketua Tim Perencanaan dari Badan Pangan Nasional, M. Rozali, serta Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Enny Indriati.

Salah satu agenda penting yang dibahas dalam forum ini adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai solusi penanganan stunting dan malnutrisi, termasuk di wilayah perbatasan.

Program ini menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil dengan penyediaan makanan bergizi melalui kolaborasi berbagai lembaga, termasuk penyediaan dapur masak di daerah terpencil.

Dalam forum, Badan Gizi Nasional mengusulkan lima model pengelolaan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), antara lain model swakelola, kerja sama kelembagaan, dan model khusus untuk wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).

Beberapa daerah perbatasan yang telah terlayani program ini meliputi Raja Ampat, Mimika, Talaud, Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Karimun, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

Dalam pertemuan ini juga dibahas peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan dioptimalkan menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan prasyarat mengikuti pelatihan khusus pengadaan barang/jasa dan manajemen keuangan agar pelaksanaan program berjalan efektif.

Sementara itu, inisiatif Kios Pangan turut menjadi sorotan sebagai salah satu instrumen pengendalian harga dan pasokan pangan pokok di daerah perbatasan. Kios ini diharapkan menjadi penghubung akses pangan murah dan berkualitas, sekaligus mendukung pasar bagi produsen lokal.

“BNPP RI sangat terbuka terhadap masukan dan usulan kegiatan dari Badan Pangan Nasional yang dapat menunjang intervensi pangan di wilayah perbatasan. Kita ingin pastikan bahwa masyarakat perbatasan mendapatkan manfaat yang nyata dari program pusat,” tegas Dr. Bakri Siddiq.

Sebagai penutup, Dr. Bakri menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan bagian dari misi besar membangun perbatasan sebagai beranda depan negara yang tangguh.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun harapan dan masa depan masyarakat di tapal batas negeri,” pungkasnya.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)