Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan (Asdep IP) menyelenggarakan forum pemantauan progres kegiatan pembangunan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk tahun 2026 dan 2027, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BNPP RI dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perbatasan berjalan selaras, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Forum tersebut dipimpin langsung oleh Asdep IP BNPP RI, Dr. Bakri Siddiq dan menghadirkan peserta serta narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga mitra strategis, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, serta Badan Gizi Nasional.

Dalam keterangannya, Dr. Bakri menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk menyelaraskan hasil penyusunan rencana induk dengan rencana aksi tahun 2026. 

“Forum ini penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan,” ujarnya. 

Ia menambahkan, forum ini juga berfungsi sebagai wadah penyediaan basis data dan informasi yang valid guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan perbatasan yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Dr. Bakri menjelaskan bahwa target rencana aksi tahun 2026 mencakup pembangunan sarana dan prasarana lima unit infrastruktur pemerintahan berupa kantor camat dan balai pertemuan umum (BPU) di kawasan perbatasan. 

Namun demikian, realisasi kegiatan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai landasan pelaksanaan. “Secara perencanaan sudah siap, tetapi implementasi di lapangan perlu menyesuaikan dengan regulasi yang sedang diproses,” jelasnya.

Adapun lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tahun 2026 direncanakan di Kabupaten Karimun (Kecamatan Tebing), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kecamatan Kute Siantan), Kabupaten Nunukan (Kecamatan Sebatik Utara), Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Jagoi Babang), serta Kabupaten Sambas (Kecamatan Paloh).

Sementara itu, untuk target lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tahun 2027, BNPP RI masih melakukan pencermatan lebih lanjut.

Dr. Bakri menyebutkan bahwa apabila terdapat usulan dari daerah, seperti Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah daerah dapat menyampaikannya secara resmi kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah.

Dalam konteks program nasional, Asdep IP juga menyoroti pentingnya integrasi kegiatan pembangunan perbatasan dengan agenda percepatan prioritas Presiden. 

Menurut Dr. Bakri, hal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bimbingan teknis yang akan dilaksanakan Asdep IP bersama pemerintah daerah. 

“Kolaborasi antara BNPP dan Kemendagri menjadi kunci, terutama pada 2026 ketika BNPP mengemban Program Nasional, agar prioritas Presiden dapat tersampaikan hingga tingkat kecamatan dan desa,” ungkapnya.

Melalui forum ini, BNPP RI kembali menegaskan perannya sebagai koordinator pembangunan kawasan perbatasan yang mengedepankan sinergi, kepastian perencanaan, dan keberlanjutan program. 

Dengan dukungan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, BNPP RI optimistis pembangunan infrastruktur pemerintahan di perbatasan akan semakin terarah, mendorong peningkatan kualitas layanan publik, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia.

(Humas BNPP RI)