Sambas, Kalimantan Barat - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat tata kelola kawasan perbatasan melalui kegiatan Forum Koordinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Paloh Aruk, Kabupaten Sambas, Selasa (21/10/2025).

Forum yang digelar Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) BNPP RI ini dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Topri Daeng Balaw bersama Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sambas, Septiza, Kepala Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan, Urai Hendi Wijaya, Staf Ahli Bupati selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Drs. H. Sunaryo, unsur Forkopimda, perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala PLBN Aruk, serta Camat Sajingan Besar, dan Camat Paloh.

Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya BNPP RI memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional. 

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan pengukuran IPKP benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan agar langkah pembangunan dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, dibahas hasil pembaruan penilaian IPKP di wilayah PPKP Paloh Aruk yang meliputi dua kecamatan perbatasan, yakni Paloh dan Sajingan Besar.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, IPKP di kawasan ini mencakup sembilan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Barat. 

Namun, untuk periode 2025–2029, jumlah fungsi tersebut meningkat menjadi sebelas fungsi, dengan penambahan fokus pada pengembangan industri dan jasa hasil kelautan serta sektor pariwisata.

Menurut Brigjen TNI Topri, potensi kelautan menjadi kekuatan utama Kabupaten Sambas sebagai daerah pesisir. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi kewenangan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Perlu adanya peran yang maksimal dalam pengelolaan sumber daya kelautan agar potensi besar di kawasan ini dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan,” tuturnya.

Selain itu, forum juga menyoroti pengembangan sektor pariwisata di kawasan Paloh Aruk yang memiliki banyak destinasi alam menarik namun belum dikelola secara maksimal.

Pada sektor pariwisata terdapat beberapa tantangan tersendiri, seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia bersertifikasi dalam mengolah destinasi wisata, infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan telekomunikasi, serta sulitnya akses transportasi.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, Brigjen TNI Topri mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala, antara lain belum tersedianya kantor Koramil karena status lahan yang berada di kawasan hutan lindung, serta keterbatasan personel yang mempersulit pengawasan di wilayah perbatasan yang berjarak cukup jauh dari pusat kecamatan. 

“Meski demikian, sinergi dengan unsur TNI, Polri, dan instansi teknis terus kita dorong agar pengawasan terhadap aktivitas lintas batas, termasuk potensi penyelundupan, dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Selain itu, keberadaan dua Pos Angkatan Laut (Posal) di Temajuk dan Paloh menjadi bagian dari upaya penguatan keamanan laut, meski hingga kini Kabupaten Sambas belum memiliki pangkalan Angkatan Laut (Lanal). 

Dalam waktu dekat, rencana pembangunan pelabuhan laut di Temajuk akan digabungkan dengan pangkalan TNI AL dalam satu kawasan strategis yang diharapkan mampu membuka dua akses utama ke Temajuk, baik melalui darat maupun laut.

“BNPP RI akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar seluruh potensi pembangunan di kawasan perbatasan dapat dioptimalkan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan penguatan pengawasan di sekitar PLBN Aruk,” kata Brigjen TNI Topri.

Ia menegaskan bahwa sinergi antar sektor merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan PPKP Paloh Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus benteng kedaulatan negara.

“Wilayah perbatasan bukan hanya garis pemisah, tetapi juga etalase kemajuan bangsa. Jika dikelola dengan baik, kawasan ini bisa menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus simbol kehadiran negara di garda terdepan,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, BNPP RI optimistis kawasan perbatasan Paloh Aruk akan tumbuh menjadi wilayah yang berdaya saing, berdaya guna, dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia di Kalimantan Barat.

Penulis: Bagas R

*(Humas BNPP RI)*