Merauke, Papua Selatan — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berorientasi pada kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Kabupaten Merauke.

Kunjungan Panja Komisi II DPR RI tersebut menjadi momentum strategis untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan perbatasan di Provinsi Papua Selatan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. 

Dalam kunjungannya ke PLBN Sota Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Dr. Nurdin bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono dan disambut oleh Kepala PLBN Sota Mathilda B. Pusung.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa perhatian terhadap kawasan perbatasan harus terus diperkuat mengingat posisi strategisnya sebagai beranda terdepan negara.

“Perbatasan Indonesia ini sangat luas dan hampir di setiap ujung wilayah kita berbatasan langsung dengan negara lain,” ujar Dede Yusuf dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, panjangnya garis perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah Papua dan Kalimantan, menuntut pengelolaan yang serius dan terintegrasi. Kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan lintas negara, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari hasil dialog dengan pemerintah daerah, Komisi II DPR RI mencatat masih adanya berbagai keterbatasan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Padahal, di banyak negara lain, wilayah perbatasan justru dikembangkan sebagai show window atau etalase negara yang mencerminkan kemajuan dan kehadiran negara di wilayah terluar.

Dalam kesempatan tersebut, Dede Yusuf juga menyoroti keberadaan kawasan hutan lindung di sekitar perbatasan yang selama ini membatasi akses pelayanan pemerintah. Menurutnya, diperlukan skema pengelolaan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat tanpa mengesampingkan fungsi konservasi.

“Dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat, paling tidak kawasan tersebut memiliki fungsi pengawasan dan kontrol. Ini adalah upaya-upaya yang sedang kami dorong,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, BNPP RI melalui pengelola PLBN Sota menyambut baik kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola perbatasan. 

Peninjauan langsung ke Distrik Sota juga dimanfaatkan untuk menggali berbagai persoalan faktual yang dihadapi di lapangan. Masukan diharapkan datang dari pemerintah daerah, TNI, Polri, ATR/BPN, hingga unsur TNI AL yang selama ini berperan menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan.

“Kami ingin melihat secara langsung dan menyerap pemahaman serta harapan-harapan yang disampaikan agar dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan ke depan,” pungkas Dede Yusuf.

Melalui kunjungan kerja ini, BNPP RI berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di kawasan perbatasan semakin kuat. 

PLBN Sota tidak hanya diharapkan menjadi gerbang lintas negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan sekaligus mempertegas kehadiran negara di ujung selatan Papua.

(Humas BNPP RI)