Sarawak, Malaysia — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan dukungannya terhadap pembangunan fasilitas CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) Serikin di Bau, Sarawak, Malaysia, dengan tetap memastikan aktivitas ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang tidak terhambat selama proses pembangunan berlangsung. Rapat penyelarasan proyek pembangunan CIQS Serikin yang digelar di Bilik Mesyuarat Utama, Majlis Daerah Bau, Sarawak, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Malaysia, termasuk perwakilan pengelola PLBN Jagoi Babang, unsur Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, serta Satgas Pamtas Yonarhanud 1 Kostrad.

Dalam paparan master plan, pihak kontraktor menyampaikan bahwa pembangunan ICQS Serikin akan dilaksanakan di atas lahan seluas 16 hektare yang berlokasi di sisi kiri pintu keluar PLBN Jagoi Babang atau titik nol perbatasan Indonesia–Malaysia.

Seiring dengan rencana pembangunan tersebut, kontraktor mengusulkan penghentian sementara aktivitas perlintasan orang dan barang guna mendukung mobilisasi alat berat serta material konstruksi di area proyek. Namun, usulan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak Indonesia mengingat tingginya aktivitas bongkar muat hasil pertanian di kawasan perbatasan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala PLBN Jagoi Babang, Misdo Purba, menegaskan bahwa aktivitas perlintasan, khususnya ekspor hasil pertanian, perlu tetap berjalan.

“PLBN Jagoi Babang memiliki aktivitas ekonomi yang sangat besar, terutama ekspor hasil pertanian. Oleh karena itu, kami meminta agar aktivitas perlintasan tetap dilangsungkan dan dicarikan solusi alternatif agar pembangunan CIQS Serikin dapat berjalan tanpa mengesampingkan roda perekonomian masyarakat perbatasan,” tegas Misdo dalam rapat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan perwakilan unsur CIQS Indonesia yang mendorong perlunya pengaturan teknis dan jalur alternatif bagi kendaraan pengangkut barang ekspor agar arus perdagangan lintas batas tetap terjaga.

Sikap Indonesia tersebut mendapat dukungan dari pimpinan rapat pihak Malaysia yang memutuskan menolak usulan penghentian aktivitas ekspor melalui PLBN Jagoi Babang, serta meminta kontraktor segera menyiapkan solusi teknis dan pengaturan jalur kerja agar pembangunan CIQS Serikin tidak mengganggu arus perdagangan di kawasan perbatasan.

BNPP memandang pembangunan CIQS Serikin sebagai bagian dari penerapan prinsip resiprokal dalam pengelolaan perbatasan, sehingga pemeriksaan keimigrasian, kepabeanan, karantina, dan keamanan dapat dilaksanakan secara seimbang dan terintegrasi oleh kedua negara. Kehadiran fasilitas CIQS di sisi Malaysia diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan efektivitas pengelolaan lintas batas Indonesia–Malaysia ke depan.

Sebagai informasi, kontrak pembangunan CIQS Serikin telah ditandatangani pada 10 Desember 2025. Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan area pemeriksaan terpadu, rumah dinas pegawai, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya guna memperketat sekaligus memperlancar arus orang dan barang di wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, BNPP terus memperkuat perannya dalam memastikan pembangunan infrastruktur perbatasan berjalan selaras dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam mewujudkan pengelolaan perbatasan yang aman, tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Penulis: Charles