Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan peran strategisnya dalam memastikan pembangunan kawasan perbatasan negara berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional melalui Forum Koordinasi Kick Off Proyeksi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Senin (9/2/2026).

Forum koordinasi tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi I Kepala Staf Kepresidenan dan dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga mitra. 

Kehadiran BNPP RI dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengendalian dan pemantauan program prioritas Presiden, khususnya di kawasan perbatasan negara.

Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menyampaikan capaian Prioritas Nasional BNPP RI Tahun 2025, terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Bintan. 

Capaian tersebut dinilai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penguatan ketahanan wilayah perbatasan.

“Program pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPKT yang kami laksanakan menunjukkan hasil yang positif. Selain meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat nelayan, program ini juga memperkuat peran masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan negara,” ujar Irjen Pol. Edfrie R. Maith.

Lebih lanjut, Irjen Pol. Maith juga menyampaikan sejumlah usulan strategis BNPP RI untuk Proyeksi Sismonev Tahun 2026. 

Usulan tersebut meliputi fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang peduli terhadap keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut di Papua Selatan, penguatan peran camat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di wilayah perbatasan negara.

Ia menyampaikan bahwa dalam forum tersebut seluruh peserta dari mitra kementerian/lembaga memberikan dukungan serta apresiasi terhadap Sismonev sebagai instrumen sinergi yang efektif dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan prioritas Presiden.

“Melalui Sismonev, koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih terarah dan terukur, sehingga setiap program pembangunan, termasuk di kawasan perbatasan, dapat saling mendukung,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Forum Koordinasi Kick Off Proyeksi Sismonev Tahun 2026 ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Dr. Gutmen Nainggolan serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Melalui forum ini, BNPP RI kembali menegaskan komitmennya sebagai simpul koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan negara yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perbatasan serta penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Humas BNPP RI)