Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Rabu (11/2/2026).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BNPP RI dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan negara.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Menurutnya, pendekatan pembangunan integritas harus dimulai dari unit-unit kerja agar praktik baik dapat direplikasi secara luas di lingkungan instansi pemerintah.

“Kita memang harus membangun zona-zona integritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatannya bukan pada instansi secara besar, tetapi pada unit-unit kerja, agar contoh-contoh baik ini bisa ditularkan ke unit lainnya,” ujar Rini Widyantini.

Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penguatan integritas internal aparatur serta dampak nyata bagi masyarakat.

“Integritas menjadi hal yang sangat mendasar bagi para birokrat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Menteri PANRB, keberhasilan pembangunan ZI juga akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi pengawasan nasional, serta menumbuhkan budaya akuntabilitas di lingkungan birokrasi.

“Pembangunan Zona Integritas harus mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya akuntabilitas dan pengawasan nasional,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Rini Widyantini berharap unit-unit kerja yang telah meraih predikat WBK dan WBBM dapat menjadi role model dan agen perubahan, dengan terus memperkuat orientasi hasil, melakukan inovasi berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penghargaan ZI tersebut secara langsung diterima oleh Kepala PLBN Motamasin Engelberthus Klau dan Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi. Mewakili Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makruzi Rahman, turut hadir Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Dr. Belly Isnaeni, serta Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Budi Setyono.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan amanat pengelolaan PLBN.

“Kita patut bersyukur dan bangga sebagai salah satu pengemban amanat, khususnya dari Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris BNPP RI, dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara. Dari 15 PLBN yang kita kelola, hari ini kita berbangga karena PLBN Entikong dan PLBN Motamasin berhasil meraih penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” ujar Budi Setyono.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang selama ini berperan aktif dalam proses pembinaan dan evaluasi, termasuk Sekretariat BNPP RI, Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Raihan ini tentu harus dipertahankan, karena substansinya adalah perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, terutama dalam manajemen perubahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas layanan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Budi Setyono menekankan bahwa BNPP RI terus melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap seluruh komponen penilaian Zona Integritas, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. 

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi di PLBN, khususnya dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta unsur terkait lainnya guna menghadirkan pelayanan lintas batas negara yang optimal.

“Konsolidasi terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lintas batas, terutama dari sisi kepuasan pelayanan,” ungkapnya.

Ke depan, BNPP RI menargetkan perluasan pembangunan Zona Integritas ke PLBN lainnya yang memiliki intensitas perlintasan tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik yang berintegritas sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat perbatasan.

“Target kami setiap tahun ada PLBN yang didorong menuju WBK dan WBBM. Dengan begitu, kita bisa lebih konkret mengukur kebutuhan, tingkat kepuasan masyarakat, serta hal-hal yang perlu terus diperbaiki, tentunya dengan tetap menjaga integritas kawasan perbatasan,” tegas Budi.

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi momentum penting bagi BNPP RI untuk terus memperkuat reformasi birokrasi di kawasan perbatasan. 

Penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian institusional, tetapi juga pemacu semangat untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Humas BNPP RI)