Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menggelar kegiatan rapat Penyelarasan Rancangan Awal Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2025-2029 pada lingkup Batas Laut dan Udara bersama Kementerian/Lembaga anggota BNPP.

Pada rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) BNPP dihadiri langsung oleh pejabat atau perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Srenum Mabes TNI, Srena KASAL, Srena KASAU, Srena Polri, Badan Informasi Geospasial, Badan Keamanan Laut, di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya. Hal ini guna memperoleh bahan masukan dan menyamakan persepsi, menyelaraskan program/kegiatan, anggaran terhadap Rencana Strategis (Renstra), dan rencana kerja K/L dalam pengelolaan perbatasan laut dan udara, serta dapat terwujudnya keutuhan wilayah NKRI.

"Sedangkan tujuan dari pelaksanaan rapat ini agar terciptanya kesepakatan rancangan awal PBWN-KP Tahun 2025-2029 yang berdasar dari bahan masukan K/L sebagai acuan penggerak pembangunan batas wilayah negara, serta update kegiatan seiring dengan kebijakan dan dinamika yang berkembang di K/L," ucap Siti.

Adapun hal-hal yang dapat disampaikan melalui rapat ini dari masing-masing K/L sebagai bahan rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029:

Andi Putra Parlindungan dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan, telah sesuai dan selarasnya bahan paparan dari target rencana kegiatan survey verifikasi Titik Dasar (TD) di 35 unit yang akan dilaksanakan oleh BIG untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Untuk target kegiatan survey verifikasi Titik Dasar tahun 2029, Provinsi Papua perlu disesuaikan menjadi Provinsi Papua Barat," kata Andi.

Padya 4/Jakstraum Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Srenum) Markas Besar (Mabes) TNI Mad Kusnan menyampaikan, bahwa kegiatan renovasi Pos Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) yang dilaksanakan oleh Mabes TNI AL untuk target 2025-2027 di 17 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sudah sesuai dengan rencana Mabes TNI AL.

"Selain kegiatan pembangunan Pos Pamputer dan Pos TNI AL (Posal), juga akan ada kegiatan yang bersifat operasi pengamanan perbatasan, baik di perbatasan darat, laut, maupun udara," sanggah Mad.

Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksma TNI I Gusti Putu Aswan menjelaskan, Bakamla mengusulkan agar dilakukan penajaman kembali dan kolaborasi bersama terkait dengan rencana kegiatan Gerakan Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut. Selain itu, TNI AL juga akan melaksanakan kegiatan Karya Bakti Perbatasan sebagai bentuk memaksimalkan kolaborasi bersama potensi di daerah.

"Berkaitan dengan tugas Bakamla, yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla akan melaksanakan operasi patroli bersama selama 180 hari dan operasi mandiri selama 185 hari di tahun 2025," ungkap I Gusti Putu.  

Ia menambahkan, pada tahun 2026 Bakamla akan melaksanakan operasi patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 180 hari. Untuk tahun 2027, 2028, dan 2029, akan dilaksanakan operasi patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 100 hari.

Dengan dilaksanakannya pembahasan pada rapat kali ini, diharapkan agar komitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 di lingkup batas laut dan udara selaras dengan K/L mitra Asdep Taslaud.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)