JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), mengadakan rapat fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan. Topik pembahasan yang dipilih dalam rapat ini adalah “Optimalisasi Peran dan Fungsi BNPP dan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan". 

Rapat ini terselenggara atas insiasi Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik di Hotel Luminor, Jakarta, Senin (30/1/2023) kemarin. 

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin, yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, maksud rapat tersebut adalah membahas cara agar dokumen masukan, format dan skema koordinasi yang produktif antara Sekretariat Tetap BNPP dengan kementerian dan lembaga (K/L) dan BPPD. 

"Khususnya terkait pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara," jelas Jeffry. 

Jeffry menjelaskan, kebijakan pegelolaan perbatasan negara telah bergulir selama 15 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kebijakan tersebut kemudian melahirkan Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). 

UU Nomor 43 tahun 2008 tersebut juga telah mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perbatasan. 

"Kemudian melahirkan Permendagri Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan BPPD di Prov/kab/kota, yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 140 tahun 2017," urainya.  

Badan Pengelola Perbatasan, lanjut Jeffry, bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran. Tidak hanya itu, tugas yang diemban lainnya adalah mengorrdinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. 

"Pelaksana teknis pembangunan, dalam hal ini 4 tugas dimaksud dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," ungkapnya. 

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur, BNPP, Henry Erafat, menjelaskan, maksud kegiatan dilaksanakan rapat yakni sebagai wadah dan forum diskusi untukk mendapatkan gambaran secara umum efektivitas pola koordinasi yang sudah terbangun saat ini, antara BNPP dan BPPD.

Selain itu, rapat ini diadakan untuk melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara terutama di kawasan perbatasan yang ada ruang dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan antara BNPP dan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan, khususnya infrastruktur fisik.

Sedangkan tujuan diadakan kegiatan rapat ini, lanjut Henry, adalah untuk memetakan kembali penentuan posisi BNPP dan BPPD sesuai aturan dan regulasi yang ada. Serta mendiskusikan berbagai hal seperti aspek kebijakan, regulasi, instrumen pelaksanaannya.

"Rapat ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan diskusi-diskusi berikutnya guna mendapatkan solusi dalam mengoptimalkan peran dan fungsi BNPP dan BPPD serta mencari pola koordinasi yang tepat antara BNPP di pusat dan BPPD yang ada di daerah," tegas Henry.

Henry juga berharap, forum ini dapat terus bergulir untuk dapat menjawab berbagai isu dan dinamika yang muncul dan menghimpun ide, gagasan yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan. 

"Hal ini guna dapat lebih mengoptimalisasi peran dan fungsi BNPP dan BPPD ke depan lebih baik lagi, tidak saja dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur fisik semata, namun kebutuhan-kebutuhan infrastruktur lainnya," pungkas Henry. 

Dalam rapat “Optimalisasi Peran dan Fungsi BNPP dan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan" turut dihadiri Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Asdep Infrastruktur Pemerintahan, Perencana Madya, Perencana Muda, Pelaksana, serta Pejabat dan Staff di lingkup BNPP. 

Humas BNPP