JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima audiensi dan konsultasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) di Sekretariat Tetap, BNPP, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024). 

Maksud kedatangan Pemda Sambas tersebut adalah untuk menyampaikan proposal dan mendengarkan masukan dan arahan BNPP, sebagai tindak lanjut upaya pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sambas. 

Kunjungan Pemda Sambas diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, BNPP, Gutmen Nainggolan mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon. 

Dalam mendengarkan atensi Pemda Kabupaten Sambas, Gutmen juga didampingi Asisten Deputi, Pengelolaan Litas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Budi Setyono. 

Gutmen menjelaskan, sangat menyambut baik upaya Pemda Kabupaten Sambas yang telah bersurat sebelumnya melalui Bupati Sambas, H. Satono. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, BNPP akan memfasilitasi untuk meneruskan upaya dan langkah Kabupaten Sambas, ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Pada dasarnya kami sangat mendukung upaya ini, dan sangat berharap banyak pembentukan BPPD Kabupaten Sambas untuk kelanjutan pengembangan ekonomi dan optimalisasi di perbatasan negara khususnya di Kalbar. Sebagai tindak lanjut kami minta kepada Pemda Sambas kembali bersurat ke Ditjen Otda Kemendagri untuk kami fasilitasi," terang Gutmen. 

Gutmen menjelaskan, pembentukan BPPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah. 

Tugasnya adalah, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan. 

"Selain itu juga melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan," terang Gutmen. 

Ia memaparkan, terdapat 3 klasifikasi dalam pembentukan BPPD provinsi, yakni Tipe A yang terdiri atas lebih dari 5 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan negara. 

Sedangkan klasifikasi Tipe B, terdiri atas 2-5 kecamatan Lokpri, kawasan perbatasan negara dan Tipe C terdiri atas kurang dari 2 Lokpri prioritas di kawasan perbatasan negara. 

Sedangkan pembentukan BPPD Kabupaten/ Kota juga terdiri atas 3 klarifikasi. Klarifikasi Tipe A yang terdiri atas lebih dari 3 kecamatan Lokpri di kawasan perbatasan negara; tipe B terdiri atas 2 - 3 kecamatan Lokpri di kawasan perbatasan negara dan tipe C terdiri kurang dari 2 lokpri di perbatasan negara. 

"Sangat dimungkinkan untuk Kabupaten Sambas memiliki BPPD bertipe B," terang Gutmen lagi. 

Sementara itu, Pemda Sambas diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Eko Susanto; Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Apriyadi; Kepala Bidang Prasarana Infrastruktur dan Perwilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Alwi. 

"Kami sangat berterima kasih atas sejumlah pencerahan pada hari oleh BNPP. Pada hari ini juga kami juga telah meminta audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk pembentukan BPPD," ucap Asisten Administrasi Umum, Kabupaten Sambas, Eko Susanto.

Ditemui di tempat terpisah, Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik rencana pembentukan BPPD Kabupaten Sambas. Ia menjelaskan perlu kebijakan afirmatif atau kebijakan yang lebih spesifik dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya di Kalbar yang bersaing dengan Malaysia. 

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang tak pernah luput pada setiap pertemuan internal untuk selalu menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara agar mampu bersaing dengan negara tetangga. 

"Sehingga sesuai keinginan Presiden untuk membanjiri produk-produk Indonesia menuju negara tetangga. Saat ini keadaan ekspor lewat PLBN Aruk terus bergerak dan perlahan meningkat," terang Zudan.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)