SAMBAS, KALBAR – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas menerima kunjungan kerja dari Divisi Plant Biosecurity and Quarantine Department of Agriculture Sarawak, Malaysia pada Senin (20/5/2024) kemarin.

Kunjungan kerja dari Departemen Karantina Sarawak ini dipimpin oleh Puan Asmah Dalowi selaku Assistant Director, Department of Agriculture (DOA) Sarawak, Malaysia dengan rombongan sebanyak 15 orang. 

Maksud kunjungan kerja Divisi Plant Biosecurity and Quarantine Deparment of Agriculture Sarawak adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan kekarantinaan di Indonesia yang dinilai sudah lebih modern. 

Selain itu, kunjungan kerja tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan kekarantinaan di pintu perlintasan Malaysia dari wilayah Biawak atau Border Biawak, Malaysia. 

Pihak Malaysia berencana memperketat pengawasan dan kegiatan kekarantinaan dengan mempelajari bagaimana Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Kalbar, khususnya Satuan Pelayanan (Satpel) Aruk melakukan pengawasan sekaligus pelayanan ekspor. 

Asmah Salowi mengagumi kemegahan bangunan PLBN Aruk di Indonesia yang sudah lebih modern baik dari infrastruktur, manajemen pengelolaan, maupun kelengkapan sarana prasarana.

"Kami juga sedang mempelajari mekanisme yang ada di PLBN Aruk agar bisa memberi masukan dalam perbaikan border post control di wilayah Malaysia," katanya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Aruk, Wendelinus Fanu menyampaikan, kawasan PLBN di Indonesia dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara Ex-officio. 

Prosedur Clearance .dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian. Pengelola PLBN menetapkan alur dan tahapan pemeriksaan tetapi tidak mengintervensi prosedur clearance.

"Tugas pengelola adalah menetapkan prosedur pemeriksaan tetap dan tidak intervensi dalam hal clearance,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pengawasan karantina di Indonesia berada di bawah otoritas Badan Karantina Indonesia (BKI) yang merupakan penggabungan dari karantina ikan, karantina hewan dan karantina tumbuhan sejak tahun 2023 lalu.

Kasatpel Karantina Wilayah Kerja Aruk, Purnama Ari menyampaikan, selain infrastruktur di PLBN, Karantina Aruk juga memiliki laboratorium mini yang difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap komoditas bawaan pelintas antarnegara. 

Tetapi, pemeriksaan mendetail atau secara lengkap tetap berada di kantor pusat yang berada di Pontianak.

“Untuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PMK 27 tahun 2024 antara lain, adalah produk buah segar yang pungutan PNBP dikenakan Rp5 per kilogram. Selain itu dokumen phytosanitary certificate Rp5 ribu dan pemeriksaan alat angkut juga Rp5 ribu per alat angkut," terangnya.

Dirinya melanjutkan penjelasan, untuk Karantina Ikan berdasarkan PMK 27 tahun 2023, dokumen health certificate Rp25 ribu, pemeriksaan organoleptik lapangan Rp35 ribu per sampel komoditas.

Untuk saat ini, terangnya lagi, aktivitas ekspor masih difokuskan pada komoditas pertanian dan perikanan non bea keluar. "Sedangkan untuk pembayaran, disetorkan secara langsung oleh eksportir ke kas negara (cashless),” ujarnya.

Penulis : Mex Arthur

Editor : Binsar Marulitua