Saumlaki, MALUKU - Deputi II Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Irjen Pol Makhruzi Rahman mengunjungi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Saumlaki, guna membahas bahan masukan terkait keterbatasan fasilitas pelabuhan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kunjungan lapangan Deputi Makhruzi terkait pembangunan kawasan perbatasan di KKT serta kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki pada, Rabu (15/5/2024).

Dalam kunjungannya Irjen Pol Makhruzi Rahman yang didampingi Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar beserta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, mengapresiasi atas sambutan serta kerja keras dan dedikasi para petugas di wilayah Pelabuhan Saumlaki KKT.

"Kami melihat potensi dan juga tantangan yang ada di wilayah perbatasan laut, oleh karena itu perlu dibuat perencanaan untuk merumuskan kebijakan yang optimal," kata Irjen Pol Makhruzi.

Ia menjelaskan, bahwa dalam diskusinya bersama Kepala Kantor UPP Kelas II Saumlaki terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yang dialami di wilayah Pelabuhan Saumlaki.

"Seperti pada keterbatasan fasilitas pelabuhan serta terminal penumpang yang masih dalam tahap pembangunan, adanya antrian yang tidak terkontrol pada boarding tiket, dan over capacity lahan parkir serta faktor cuaca yang juga dapat mempengaruhi aktivitas pelabuhan," terangnya.

Irjen Pol Makhruzi juga menambahkan, bahwa KKT ini berbatasan dengan Benua Australia, dimana banyak hal bisa saja terjadi di wilayah perbatasan laut. Maka dalam pengembangannya, PKSN tidak dapat dilaksanakan secara parsial sehingga harus direncanakan setahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Kantor UPP Kelas II Saumlaki Rodrieggo Diaz, mengucapkan rasa terima kasih serta rasa hormat atas kunjungan Deputi II BNPP Irjen Pol Makhruzi Rahman ke Saumlaki KKT guna meninjau potensi pembangunan pada wilayah perbatasan.

Kedepannya, BNPP berharap bahwa bahan masukan dan usulan yang menjadi diskusi bersama ini dapat tersusun sebagai program kegiatan yang optimal guna menunjang pertumbuhan pembangunan bagi kecamatan di wilayah perbatasan.

Sebagai informasi, Kantor UPP Saumlaki memiliki wilayah kerja pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri No.17 tahun 2023. Yakni wilayah kerja kantor UPP Saumlaki mencakup pada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)