JAKARTA - Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah dan Arah Kebijakan BNPP Tahun 2025 dalam rapat konsinyering bersama Komisi II DPR di Ayana MidPlaza, Senin (2/9/2024). 

Pemerintah dalam rancangan RKP Tahun 2025 menetapkan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Makhruzi menjelaskan, berdasarkan tema, arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional dalam rancangan RKP Tahun 2025, BNPP menetapkan arah kebijakan Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan yang pertama adalah mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan.

"Serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara," terang Makhruzi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang.

Makhruzi melanjutkan penjelasan, arah kebijakan yang kedua adalah mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara, serta kerja samal lintas negara di perbatasan negara. Hal ini sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara.

Arah dan kebijakan yang ketiga, lanjut Makhruzi, adalah mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 

"Sedangkan yang keempat, mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif,tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan,"jelasnya.

Ia juga mengurai, terdapat 3 proyek prioritas nasional dari pagu anggaran BNPP Tahun 2025 sebesar Rp267.135531.000. Tiga proyek prioritas nasional tersebut yakni fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan dan penegakan hukum batas wilayah laut; peningkatan sinergitas pengelolaan jalur perlintasan tradisional dan jalur tidak resmi.

"Selanjutnya koordinasi perundingan batas maritim," tutur Makhruzi.

Sementara itu, pada akhir rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran BNPP sebesar Rp267.135531.000 untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program.

"Komisi II meminta BNPP melakukan penyesuaian dengan memerhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh komisi II DPR RI yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya," terang Junimart dengan 3 kali ketukan palu. 

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)