JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan bahwa, BNPP melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp150.800.000.000 atau 56.45 persen dari total pagu pada tahun 2025. 

Perihal itu Mendagri Tito paparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Evaluasi Kinerja 2024 dan Program Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat- Republik Indonesia (DPR-RI), Senin (3/2/2025). 

"Efisiensi BNPP dipatok sebesar Rp150 miliar, atau sebesar 56, 45 persen," terang Mendagri Tito. 

Mendagri Tito menjelaskan, semula pagu anggaran pada institusi yang dipimpinnya secara ex officio adalah Rp267.135.531.000. Sehingga sisa pagu anggaran BNPP menjadi Rp116.335.531.000. 

"Inilah yang dimanfaatkan BNPP, dan ini juga sedang di exercise BNPP lebih rinci lagi. Baik pada Kemendagri dan BNPP, dengan adanya surat Kemenkeu, kami menyisir setiap komponen eselon hal-hal yang sebanyak mungkin bisa diefisiensikan," ucapnya.

Ia juga memaparkan dengan efisiensi anggaran ini, pada tahun 2025, BNPP memprioritaskan khusus hal-hal yang pokok. Dua hal pokok tersebut seperti belanja pegawai dan penanganan operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan negara. 

"15 PLBN tetap harus berjalan operasional! Inilah yang bisa sementara kami sedang exercise. Sementara kami akan terus melakukan exercise sampai mendetail untuk menyisir, mata anggaran yang bisa kita efisiensikan terutama 16 item tersebut," tegas Mendagri Tito.  

Sebagai informasi, landasan efisiensi anggaran didasarkan atas adanya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi juga didasarkan pada Surat Menkeu No.S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)