BANDA ACEH - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) secara resmi meluncurkan 3 prangko seri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (22/12/20222). Seremoni peluncuran 3 prangko tersebut dilaksanakan dengan memukul alat musik tradisional khas Aceh genderang Rapa'i.

Peluncuran 3 prangko dengan menabuh genderang Rapa'i, dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar, Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan Direktur Utama PT.Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi.

Menko Mahfud mengatakan, peluncuran prangko menjadi penting dilakukan untuk menunjukkan daerah kedaulatan Indonesia. Hal ini dikarenakan prangko mempunyai fungsi administratif untuk perlindungan. 

"Selain itu dalam prangko ada Zone Improvement Plan (ZIP) code, untuk menandakan wilayah kita dan itu dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kalau terjadi sengketa ZIP code sudah ada,” katanya.

Sebelumnya, di awal peluncuran prangko, Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan laporan selama 2 hari kunjungan kerja di Aceh. 

Dalam pemaparannya, Ia menjelaskan, potret 3 PLBN yang diabadikan dalam seri prangko yakni PLBN Aruk, PLBN Motaain, dan PLBN Skouw merupakan pintu gerbang keluar masuk orang dan barang di perbatasan negara.

PLBN Aruk berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. PLBN Motaain berada di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian PLBN Skouw berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

"Tiga PLBN tersebut dicetak oleh Perum Peruri sejumlah 60.000 set. Prangko PLBN saat ini sudah dapat dibeli di Kantor Pos dengan nominal 3.500 per pcs," jelas Restuardy. 

Restuardy juga menyampaikan bahwa pengabadian potret tiga PLBN dalam prangko bukan hanya sebagai alat bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos, tetapi dapat digunakan sebagai salah satu cara menunjukkan kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

"Setiap terbit suatu prangko maka akan mendapat pengakuan lebih dari 200 negara anggota Universal Postal Union (UPU), sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1874. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan prangko, yang bermarkas di Bern, Swiss," tambahnya.

Restuardy juga menjelaskan, BNPP saat ini telah mengelola delapan PLBN yaitu Aruk, Entikong, dan Badau di Provinsi Kalbar; Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta Skouw dan Sota di Provinsi Papua.

Tiga potret PLBN yaitu Aruk, Motaain, dan Skouw, lanjut Restuardy, dipilih untuk diabadikan dalam prangko karena menjadi tiga lokasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Tiga PLBN tersebut adalah wajah Indonesia yang tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan atau pelayanan imigrasi, bea cukai, atau pos lintas batas semata, tetapi juga harus menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di baik di perbatasan Kalbar, NTT, maupun Papua.

Restuardy menilai pengabadian potret tiga PLBN ini menjadi langkah konkret negara menjaga kedaulatan di perbatasan negara. Ia berharap potret PLBN lainnya juga dapat terabadikan dalam prangko.

"BNPP selaku pengelola PLBN tentunya merasa sangat bangga dengan diluncurkannya prangko seri tiga PLBN yaitu Aruk, Motaain, dan Skouw. Kami berharap PLBN-PLBN lainnya nanti juga dapat diabadikan potretnya dalam prangko," pungkasnya.

Humas BNPP