Oleh: Kelompok Ahli BNPP RI - Drs. Hamidin

Abstrak

Perkembangan geopolitik global memasuki babak baru setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat pada Januari 2026. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik domestik Venezuela, tetapi juga menimbulkan gelombang dampak yang luas terhadap prinsip kedaulatan negara, hukum internasional, serta keseimbangan kekuatan dunia. 

Artikel ini menganalisis posisi strategis Venezuela, dimensi perbatasan darat dan laut, preseden hukum internasional yang muncul akibat operasi militer Amerika Serikat, serta respons aktor-aktor global utama. Dengan menggunakan pendekatan geopolitik dan studi perbatasan, tulisan ini berargumen bahwa penangkapan Maduro mencerminkan pergeseran tatanan internasional dari norma berbasis hukum menuju dominasi kekuatan (power-based order).

Kata kunci: geopolitik, kedaulatan negara, perbatasan, Venezuela, tatanan global.

Pendahluan

Dalam kerangka tatanan internasional modern, prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara merupakan fondasi utama sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Namun, tindakan penangkapan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh aparat militer Amerika Serikat tanpa mandat Dewan Keamanan PBB menandai tantangan serius terhadap norma tersebut. Situasi ini mengindikasikan kecenderungan pergeseran dari tatanan berbasis hukum menuju praktik hubungan internasional yang lebih bertumpu pada kekuatan.¹

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi geopolitik penangkapan tersebut dengan menempatkan Venezuela sebagai studi kasus krusial dalam memahami retaknya tatanan internasional berbasis hukum. Fokus utama diarahkan pada dimensi strategis wilayah, aspek perbatasan, serta respons regional dan global.

Posisi Geostrategis Venezuela

Venezuela sendiri memiliki posisi geostrategis yang sangat penting di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk puluhan juta jiwa, serta garis pantai yang menghadap langsung ke Laut Karibia dan Samudra Atlantik, Venezuela menjadi simpul strategis dalam jalur perdagangan, energi, dan pertahanan regional. Negara ini juga berbatasan darat dengan Kolombia, Brasil, dan Guyana, yang menjadikan dinamika perbatasannya sangat sensitif terhadap instabilitas politik.²

Dari sisi pertahanan, Venezuela tercatat memiliki kekuatan militer yang relatif signifikan di kawasan Amerika Latin, termasuk kepemilikan pesawat tempur dan kendaraan tempur berat. Berdasarkan Global Firepower Index 2025/2026, Venezuela berada di peringkat ke-50 dunia dengan lebih dari 100.000 personel aktif, didukung oleh alutsista seperti jet tempur Sukhoi Su-30 dan tank T-72.³

Namun, kekuatan utama Venezuela sesungguhnya terletak pada cadangan minyaknya yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Faktor energi inilah yang sejak lama menempatkan Venezuela dalam pusaran kepentingan strategis global, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia.⁴

Dimensi Perbatasan: Perspektif Darat dan Laut

Secara langsung, Venezuela tidak memiliki perbatasan darat dengan Amerika Serikat. Kondisi ini sering menimbulkan asumsi bahwa konflik kedua negara bersifat ideologis semata. Namun, dalam perspektif geopolitik maritim, Venezuela dan Amerika Serikat memiliki irisan kepentingan yang sangat dekat. Keberadaan wilayah teritori Amerika Serikat di Karibia—seperti Puerto Rico dan Kepulauan Virgin AS—menjadikan perbatasan laut sebagai ruang strategis yang krusial.⁵

Perjanjian batas maritim Amerika Serikat–Venezuela tahun 1978 selama beberapa dekade menjadi dasar stabilitas kawasan Karibia timur. Akan tetapi, pasca operasi militer “Absolute Resolve”, batas laut tersebut mengalami transformasi fungsi: dari garis hukum internasional menjadi potensi garis konfrontasi militer. Dalam kajian perbatasan, perubahan makna ini mencerminkan degradasi simbol kedaulatan negara.⁶

Operasi “Absolute Resolve” dan Preseden Hukum Internasional

Operasi “Absolute Resolve”, yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertujuan menangkap Nicolás Maduro dengan tuduhan narkoterorisme dan kepemimpinan kartel internasional. Penangkapan kepala negara berdaulat di wilayah negaranya sendiri tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan yang sangat kontroversial.⁷

Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut berpotensi meruntuhkan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB. Jika preseden ini diterima, maka sistem internasional akan bergerak menuju kondisi anarki yang dilegitimasi oleh kekuatan militer, bukan oleh hukum.⁸

Pengangkatan Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pelaksana tugas presiden pasca penangkapan Maduro memang memberikan kesinambungan administratif. Namun, secara politik, Venezuela menghadapi situasi yang kompleks, di mana legitimasi pemerintahan dan otonomi pengambilan keputusan berada dalam tekanan kuat. 

Kondisi ini mencerminkan apa yang dalam studi geopolitik disebut sebagai “limbo kedaulatan”, yakni negara yang secara formal tetap berdiri, tetapi secara efektif kehilangan ruang gerak politik yang independen.⁹

Akar Konflik: Ideologi, Energi, dan Legitimasi Politik

Akar konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pertarungan ideologi dan kepentingan energi. Sejak era Hugo Chávez, Venezuela menempuh jalur politik yang menantang dominasi ekonomi dan politik Amerika Serikat di Amerika Latin. Nasionalisasi sektor minyak serta kebijakan luar negeri yang berorientasi anti-hegemoni memperdalam ketegangan bilateral.¹⁰

Krisis legitimasi pemerintahan Maduro pasca pemilu 2018 dan 2024 semakin memperkuat justifikasi Amerika Serikat untuk melakukan tekanan politik dan ekonomi. Namun, di balik narasi demokrasi dan pemberantasan narkotika, terdapat kepentingan strategis terkait stabilitas energi global. Ketika sanksi ekonomi gagal menghasilkan perubahan rezim, opsi militer menjadi instrumen terakhir.¹¹

Reaksi Regional dan Global

Penangkapan Maduro memicu reaksi keras di forum internasional. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat “mengendalikan” Venezuela memperburuk persepsi global terhadap komitmen Washington terhadap hukum internasional.¹²

Di tingkat regional, respons negara-negara Amerika Latin menunjukkan fragmentasi yang tajam. Sebagian negara mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi yang mengingatkan pada praktik kolonialisme lama, sementara negara lain melihatnya sebagai peluang perubahan politik di kawasan. Perbedaan sikap ini memperlemah solidaritas regional dan membuka ruang bagi semakin kuatnya campur tangan kekuatan besar dalam urusan internal kawasan.¹³

Rusia dan China dalam Dinamika Global

Krisis Venezuela juga menarik keterlibatan aktor global utama seperti Rusia dan China. Rusia memandang peristiwa ini sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya dan sebagai sinyal melemahnya jaminan keamanan bagi negara-negara sekutu. Peningkatan kesiagaan armada Rusia di Atlantik mencerminkan eskalasi persaingan geopolitik.¹⁴

Sementara itu, China memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi pentingnya dunia multipolar dan penolakan terhadap praktik unilateralisme. Ketegangan di Dewan Keamanan PBB yang gagal menghasilkan konsensus mencerminkan keterbatasan mekanisme keamanan kolektif dalam menghadapi konflik antar-kekuatan besar.¹⁵

Dari perspektif pengelolaan perbatasan negara, situasi ini menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap keamanan wilayah, arus migrasi, perdagangan lintas batas, hingga stabilitas sosial di kawasan perbatasan. 

Negara-negara dengan posisi strategis dan wilayah perbatasan yang luas perlu memperkuat kapasitas tata kelola perbatasan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi diplomasi dan kerja sama regional.

Krisis Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolás Maduro menjadi penanda kuat bahwa dunia tengah berada di persimpangan tatanan baru. Pergeseran dari supremasi hukum internasional menuju dominasi kekuatan nyata semakin terasa dalam praktik hubungan antarnegara. 

Bagi Indonesia dan negara-negara lain yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan perdamaian, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan, sebagai garda terdepan kedaulatan negara. 

Dalam konteks inilah, pengelolaan perbatasan yang kuat, adaptif, dan terintegrasi tidak hanya menjadi isu pembangunan, tetapi juga bagian penting dari strategi menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Kesimpulan

Penangkapan Nicolás Maduro menandai titik balik penting dalam geopolitik global. Peristiwa ini menunjukkan pergeseran tatanan internasional dari sistem berbasis hukum menuju sistem berbasis kekuatan. Bagi negara-negara dengan kerentanan perbatasan—baik darat maupun laut, kasus Venezuela merupakan peringatan serius mengenai rapuhnya jaminan kedaulatan di era kontemporer.

Dengan demikian, krisis Venezuela tidak dapat dipahami semata sebagai konflik nasional atau regional, melainkan sebagai indikator transformasi mendasar dalam struktur kekuasaan global. Masa depan tatanan dunia kini dipertaruhkan antara supremasi hukum internasional atau dominasi kekuatan militer.

Foto: Ilustrasi/REUTERS

(Humas BNPP RI)

Catatan Kaki

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.

2. Data geografis dan demografis Venezuela.

3. Global Firepower Index 2025/2026.

4. Laporan OPEC tentang cadangan minyak dunia.

5. Studi geopolitik kawasan Karibia.

6. Perjanjian Batas Maritim Amerika Serikat–Venezuela, 1978.

7. Doktrin keamanan nasional Amerika Serikat.

8. Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) dan (7).

9. Konsep effective sovereignty dalam hubungan internasional.

10. Literatur tentang Bolivarianisme dan nasionalisasi minyak Venezuela.

11. Kajian geopolitik energi dan sanksi ekonomi.

12. Pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat, Januari 2026.

13. Dinamika politik Amerika Latin kontemporer.

14. Kebijakan luar negeri Rusia di Amerika Latin.

15. Politik luar negeri China dan konsep dunia multipolar.