Belu, Nusa Tenggara Timur – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) memastikan pelayanan lintas batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain tetap berjalan meski terjadi banjir akibat hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Belu dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Banjir terjadi di kawasan sekitar bundaran Motaain hingga akses gerbang keluar menuju Pos Lintas Batas Batugade, Timor Leste, pada Selasa (3/3/2026).

Banjir berasal dari aliran sungai di bawah jembatan penghubung Indonesia–Timor Leste yang memiliki tinggi bebas (clearance) relatif rendah. Saat debit air meningkat signifikan, aliran tertahan dan meluap ke area sekitar.

Kondisi tersebut diketahui merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun apabila hujan lebat turun selama beberapa hari berturut-turut. 

Karakteristik topografi serta sistem aliran air di kawasan perbatasan turut mempengaruhi terjadinya banjir saat curah hujan tinggi.

Akibat kejadian tersebut, aktivitas pelayanan lintas batas sempat mengalami perlambatan sementara. Namun demikian, langkah antisipatif segera dilakukan guna menjaga keselamatan pengguna jasa dan petugas selama jam operasional.

Sebagai tindak lanjut, tenaga kebersihan PLBN Motaain bersama tenaga kebersihan Pos Batugade, Timor Leste, melaksanakan pembersihan sisa lumpur akibat banjir. 

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi dan kerja sama lintas batas dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan kawasan perbatasan.

Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menyampaikan bahwa kondisi saat ini telah sepenuhnya terkendali.

“Kejadian ini memang menjadi perhatian kami karena hampir setiap tahun terjadi apabila hujan lebat turun beberapa hari berturut-turut. Namun demikian, kami memastikan respons cepat selalu dilakukan agar pelayanan lintas batas tetap berjalan aman dan terkendali. Kami juga terus melakukan pemantauan cuaca serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk langkah penanganan jangka panjang,” ujar Maria.

Sebagai langkah preventif, Kepala PLBN Motaain telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT guna menurunkan tim teknis untuk melakukan kajian serta merumuskan langkah penanganan banjir di kawasan PLBN. 

Pengendalian infrastruktur tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, BNPP menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan lintas batas yang tetap berjalan optimal dalam berbagai kondisi, sekaligus memastikan negara hadir memberikan perlindungan dan kepastian layanan bagi masyarakat perbatasan.

Kehadiran PLBN sebagai beranda terdepan negara tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga menjadi representasi kehadiran negara dalam merespons situasi darurat secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan di kawasan perbatasan.

Penulis: Yohanes M. V. Uran