Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Di tengah dinamika global yang kian dipenuhi ketegangan geopolitik, dunia kembali dihadapkan pada persaingan terbuka kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Konflik berkepanjangan di Ukraina, eskalasi ketegangan di Laut China Selatan, instabilitas di Timur Tengah, hingga kompetisi teknologi dan energi global telah menciptakan atmosfer internasional yang sarat ketidakpastian. 

Dalam konteks tersebut, kawasan regional dan negara-negara berbatasan berada pada persimpangan strategis: menjadi arena tarik-menarik kepentingan global atau tampil sebagai jangkar perdamaian dan stabilitas.

Kunjungan Komisaris Uni Eropa untuk Perluasan, Marta Kos, ke Ankara pada awal Februari 2026 menjadi sinyal penting bahwa jalur dialog tetap terbuka di tengah turbulensi global. 

Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dialog ekonomi bersama otoritas keuangan dan energi, serta pembahasan pembaruan Uni Pabean Uni Eropa–Turki mencerminkan kesadaran bersama bahwa stabilitas kawasan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Hubungan antara Uni Eropa dan Turki selama ini memang diwarnai berbagai tantangan. Proses aksesi Turki ke Uni Eropa yang dimulai sejak 2005 praktis mengalami stagnasi sejak 2018. 

Sejumlah negara anggota Uni Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Austria, kerap menyoroti isu demokrasi, kebebasan pers, independensi peradilan, serta perlindungan hak asasi manusia di Turki. Di sisi lain, Ankara memandang sebagian sikap Eropa tidak sepenuhnya lepas dari pertimbangan politik domestik dan kekhawatiran identitas yang bersifat subjektif.

Kompleksitas hubungan tersebut diperparah oleh persoalan Siprus, ketegangan maritim dengan Yunani di Laut Aegea, serta isu minoritas Kurdi. Seluruh faktor ini merupakan realitas geopolitik yang tidak dapat diabaikan. 

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah perbedaan tersebut harus berujung pada kebuntuan permanen yang justru memperbesar risiko instabilitas kawasan?

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa konflik besar kerap berawal dari sengketa perbatasan yang gagal dikelola secara damai. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, membiarkan ketegangan regional membeku justru membuka peluang munculnya titik panas baru yang dapat memicu efek domino global. Karena itu, perdamaian regional bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan strategis bagi stabilitas internasional.

Dalam konteks Eropa dan Turki, kerja sama ekonomi menjadi fondasi penting bagi pembangunan kepercayaan. Uni Pabean yang telah berjalan sejak 1996 terbukti mengintegrasikan ekonomi kedua pihak secara signifikan, dengan Turki terhubung erat ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa. 

Pembaruan perjanjian tersebut, termasuk harmonisasi regulasi dan perluasan sektor kerja sama, berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.

Kesepakatan investasi di bidang energi terbarukan dan konektivitas transportasi tidak sekadar bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur perdamaian kawasan. 

Jalur energi yang aman, rantai pasok terintegrasi, serta infrastruktur digital lintas wilayah menciptakan ketergantungan positif yang menurunkan insentif konflik. Semakin tinggi biaya ekonomi dari sebuah konfrontasi, semakin rasional pilihan untuk menjaga stabilitas bersama.

Secara geopolitik, Turki memiliki posisi strategis sebagai penghubung Eropa dan Asia. Dalam konteks perang Ukraina dan dinamika Laut Hitam, peran Ankara dalam menjaga stabilitas jalur perdagangan dan distribusi energi menjadi krusial. 

Sebagai anggota NATO dengan kekuatan militer terbesar kedua, Turki berkontribusi signifikan terhadap keseimbangan keamanan kawasan.

Namun demikian, kekuatan pertahanan tidak dapat berdiri sendiri tanpa legitimasi politik dan kepercayaan publik. Perdamaian jangka panjang membutuhkan reformasi demokrasi, penguatan supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia yang konsisten. 

Uni Eropa menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai standar integrasi, sementara Turki perlu menunjukkan komitmen nyata apabila ingin kembali mendekatkan diri pada proses aksesi.

Di sisi lain, Uni Eropa juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan yang adil, objektif, dan non-diskriminatif. Dialog yang konstruktif hanya dapat terbangun melalui penghormatan timbal balik terhadap kepentingan strategis masing-masing pihak, tanpa terjebak pada politik identitas atau prasangka budaya.

Isu Siprus dan sengketa maritim di Laut Aegea menjadi ujian kedewasaan regional. Penyelesaian berbasis hukum internasional, mekanisme arbitrase, serta dialog maritim yang berkelanjutan perlu terus diperkuat. 

Turki dan Yunani, sebagai dua negara bertetangga dengan sejarah panjang interaksi dan sama-sama anggota NATO, memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa konflik perbatasan dapat dikelola tanpa eskalasi militer.

Lebih luas, dinamika Eropa–Turki memberikan pelajaran penting bagi kawasan lain di dunia. Banyak konflik di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika berakar pada persoalan batas wilayah dan identitas. Ketika negara-negara regional gagal membangun mekanisme dialog yang efektif, konflik lokal mudah dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal.

Regionalisme yang inklusif dapat menjadi penyangga terhadap polarisasi global. Melalui kerja sama ekonomi, integrasi sosial, serta forum konsultasi keamanan, kawasan regional dapat membangun otonomi strategisnya sendiri. Perdamaian regional menjadi lapisan pertama pertahanan terhadap instabilitas global.

Dimensi kemanusiaan juga memegang peran penting. Mobilitas pelajar, kolaborasi riset, pertukaran budaya, serta kemudahan visa membangun jembatan antarmasyarakat. Ketika generasi muda saling mengenal dan bekerja sama, prasangka berkurang dan ruang dialog semakin terbuka. Perdamaian tidak hanya lahir dari meja perundingan, tetapi juga dari interaksi keseharian warga negara.

Dunia saat ini berada pada persimpangan sejarah. Polarisasi meningkat, retorika konfrontatif menguat, dan kepercayaan antarnegara menipis. Dalam situasi tersebut, setiap langkah menuju rekonsiliasi regional memiliki arti strategis yang melampaui batas geografisnya.

Eropa dan Turki kini dihadapkan pada pilihan penting: membiarkan perbedaan menjadi jurang permanen atau menjadikannya fondasi dialog yang lebih realistis dan saling menguntungkan. 

Perdamaian tidak menuntut keseragaman, melainkan kemampuan mengelola perbedaan melalui institusi, hukum, dan kepercayaan.

Pengalaman ini relevan bagi negara-negara berbatasan di berbagai kawasan, termasuk Indonesia, bahwa stabilitas tidak dibangun melalui dominasi sepihak, tetapi melalui kemitraan setara. Di tengah rivalitas global yang kian intens, kawasan regional yang solid dan damai justru akan menjadi penopang utama keseimbangan dunia. 

Perdamaian regional bukan sekadar pilihan idealis, melainkan kebutuhan zaman—sebuah keniscayaan strategis demi masa depan global yang lebih stabil.

(Humas BNPP RI)