Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak lagi bisa dibaca sebagai konflik episodik yang akan reda dengan sendirinya. Fakta terbaru justru menunjukkan arah sebaliknya: gencatan senjata yang sempat diumumkan pada awal April 2026 terbukti rapuh, bahkan cenderung menjadi jeda taktis sebelum eskalasi berikutnya. Laporan pelanggaran terjadi berulang, termasuk saling serang antara Iran dan Israel, sementara Israel tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon tanpa komitmen penuh terhadap kesepakatan damai. Amerika Serikat sendiri dilaporkan mengakhiri gencatan senjata tersebut pada akhir pekan pertengahan April, memicu gelombang baru konfrontasi, termasuk serangan terhadap kapal-kapal Iran.

Per 23 April 2026, situasi justru semakin memanas. Iran memamerkan kekuatan militernya di kawasan strategis, sementara Israel bersiap melanjutkan operasi skala penuh. Ketegangan ini tidak hanya berlangsung di daratan, tetapi juga merembet ke jalur laut paling vital dunia. Selat Hormuz kini berada dalam kondisi siaga tinggi—sering dibuka dan ditutup secara bergantian oleh Iran dan Amerika Serikat, menciptakan ketidakpastian ekstrem bagi pelayaran global.

Meski sempat diumumkan pembukaan permanen oleh Presiden AS pada 15 April 2026, kenyataan di lapangan jauh dari stabil. Banyak kapal tanker enggan melintas karena risiko serangan dan ketidakpastian keamanan. Bahkan, hanya kapal-kapal dari negara tertentu seperti China dan Rusia yang relatif berani menembus jalur tersebut. Setidaknya tujuh kapal berhasil melewati blokade yang dalam praktiknya dinilai gagal, tetapi tetap menciptakan efek psikologis yang besar terhadap pasar energi global.

Ketegangan juga meluas ke Laut Merah, di mana Iran mengancam akan menghentikan arus perdagangan internasional jika blokade terhadap Hormuz tidak dicabut. Ancaman ini secara langsung menyeret kawasan Selat Bab el-Mandeb ke dalam pusaran risiko, mengingat jalur tersebut merupakan penghubung penting antara Laut Merah dan Samudra Hindia. Meski hingga 25 April 2026 belum terjadi konfrontasi bersenjata terbuka di kawasan tersebut, volatilitasnya sangat tinggi dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik terbuka.

Di sisi lain, kawasan Asia Tenggara juga tidak sepenuhnya aman dari dampak lanjutan. Selat Malaka bagian utara dilaporkan mengalami gelombang tinggi hingga 1,25–2,5 meter berdasarkan peringatan BMKG. Walaupun belum terkait konflik militer, kondisi ini menambah tekanan terhadap jalur logistik alternatif yang semakin padat akibat pengalihan rute global.

Semua ini menegaskan satu hal: dunia sedang berada di ambang gangguan sistemik terhadap rantai pasok energi global. Dan di tengah pusaran itu, Indonesia berada dalam posisi rentan.

Ketegangan di Selat Hormuz, yang menjadi jalur 20–30 persen pasokan minyak dunia, telah memicu fluktuasi harga minyak global sejak konflik memburuk awal 2026. Lonjakan harga minyak Brent yang mencapai USD 85 hingga USD 92 per barel pada Maret 2026 bukanlah puncak, melainkan awal dari potensi krisis yang lebih dalam.¹ Dalam skenario gangguan berkepanjangan, harga minyak bahkan diproyeksikan menembus USD 100 hingga USD 150 per barel akibat berkurangnya pasokan hingga 15 juta barel per hari.²

Bagi Indonesia, dampaknya bersifat langsung dan berlapis. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor sekitar 60 persen kebutuhan minyak, setiap gejolak harga global akan segera merembet ke dalam negeri.³ Harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite berpotensi naik Rp500 hingga Rp2.000 per liter dalam waktu singkat.⁴ Sementara itu, beban subsidi negara akan membengkak drastis—mencapai Rp2,65 triliun untuk setiap kenaikan USD 1 per barel.⁵

Tekanan ini tidak berhenti pada sektor energi. Efek berantai akan menjalar ke seluruh sendi ekonomi. Biaya transportasi meningkat, harga pangan terdorong naik, dan inflasi dapat menembus 4–5 persen.⁶ Dalam kondisi seperti ini, masyarakat kelas bawah menjadi pihak yang paling terdampak.

Gangguan di Hormuz juga memaksa dunia beralih ke jalur distribusi alternatif yang jauh lebih mahal dan tidak efisien. Kapasitas pipa darat seperti East-West di Arab Saudi atau Habshan-Fujairah di Uni Emirat Arab hanya mampu menutup sebagian kecil kebutuhan global.⁷ Kekurangan pasokan tetap terjadi, sementara biaya logistik melonjak drastis.

Rute memutar melalui Afrika Selatan menambah waktu pelayaran hingga dua minggu. Tarif pengiriman kapal tanker meningkat tajam, mencapai USD 50.000–USD 100.000 per hari.⁸ Premi asuransi pun melonjak berkali lipat. Semua biaya ini pada akhirnya ditanggung oleh negara pengimpor, termasuk Indonesia.

Tekanan global ini diperparah oleh pelemahan rupiah yang berpotensi menembus Rp17.000 per dolar AS.⁹ Dampaknya terhadap sektor pertambangan sangat signifikan, mengingat sebagian besar biaya operasional dibayar dalam dolar.¹⁰

Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah lemahnya kesiapan internal. Sistem RKAB yang berbelit telah menghambat produktivitas sektor tambang, dengan potensi penurunan produksi hingga 25 persen pada beberapa perusahaan.¹¹ Jika tidak direformasi, Indonesia akan kehilangan momentum strategis di tengah krisis global.

Tulisan ini bukan sekadar analisis. Ini adalah peringatan.

Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis—mulai dari diversifikasi energi, reformasi tata kelola, hingga penguatan cadangan nasional—maka Indonesia akan memasuki periode krisis yang serius menjelang akhir 2027.

Dan jika bangsa ini lengah, maka krisis itu tidak hanya akan terasa di angka statistik, tetapi di dapur rakyat.

Catatan Kaki (MLA Style):

1. International Energy Agency. Oil Market Report, March 2026.

2. U.S. Energy Information Administration. “World Oil Transit Chokepoints,” 2025.

3. Kementerian ESDM RI. Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, 2025.

4. Bank Indonesia. Laporan Kebijakan Moneter, 2026.

5. Kementerian Keuangan RI. APBN Kita, 2026.

6. World Bank. Global Economic Prospects, 2025.

7. BP Statistical Review of World Energy, 2024.

8. Clarksons Research. Shipping Market Outlook, 2026.

9. IMF. World Economic Outlook Update, 2026.

10. PwC Indonesia. Mining Industry Outlook, 2025.

11. Kementerian ESDM RI. Evaluasi RKAB Sektor Minerba, 2025.

Humas BNPP RI