Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Jakarta - Selama puluhan tahun, dunia mengenal Selat Hormuz sebagai jalur vital energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi selat sempit ini setiap hari. Setiap kali ketegangan militer meningkat di kawasan Teluk, perhatian internasional hampir selalu tertuju pada potensi terganggunya distribusi minyak dan melonjaknya harga energi dunia.

Namun di balik hiruk-pikuk isu energi, terdapat ancaman lain yang jauh lebih senyap, tetapi dampaknya bisa jauh lebih dahsyat: jaringan kabel serat optik bawah laut yang menopang sistem komunikasi digital global. 

Jika minyak adalah darah perekonomian dunia, maka data adalah sistem sarafnya. Tanpa aliran data yang stabil, dunia modern berpotensi lumpuh dalam hitungan detik.

Gangguan pada kabel optik bawah laut tidak hanya berdampak pada akses internet. Sistem perbankan internasional, perdagangan global, navigasi kapal dan pesawat, hingga komunikasi pertahanan antarnegara dapat terganggu secara serius. 

Dalam konteks ini, Selat Hormuz tidak lagi sekadar chokepoint energi, tetapi juga menjadi bottleneck komunikasi digital dunia. Jika kabel-kabel tersebut terputus, baik akibat sabotase, konflik bersenjata, maupun kecelakaan, dunia berisiko mengalami apa yang bisa disebut sebagai kegelapan digital.

Jaringan Saraf Dunia di Dasar Laut

Masih banyak yang membayangkan internet bergantung pada satelit di angkasa. Faktanya, lebih dari 95 persen lalu lintas data internasional dunia justru mengalir melalui kabel serat optik yang terbentang di dasar laut.[1]

Kabel-kabel inilah yang menghubungkan benua dengan benua, pusat-pusat keuangan global, serta infrastruktur ekonomi dan keamanan lintas negara.

Di kawasan Teluk dan sekitarnya, sejumlah sistem kabel utama melintasi atau bercabang di sekitar Selat Hormuz. Sistem FALCON (Fibre Optic Link Around the Globe) menghubungkan negara-negara Teluk dengan India dan Eropa. Europe India Gateway (EIG) membentang dari Inggris hingga India melalui Timur Tengah. 

Sementara itu, Gulf Bridge International (GBI) dirancang berbentuk cincin guna menyediakan jalur cadangan jika terjadi gangguan.

Kapasitas transmisi kabel-kabel ini sangat besar dan menjadi tulang punggung operasional bank internasional, perusahaan energi, pusat data global, hingga jaringan komunikasi militer. 

Namun seluruh sistem tersebut memiliki satu titik lemah yang sama: lokasinya berada di selat yang sempit, relatif dangkal, dan rawan konflik geopolitik.

Selat Dangkal, Risiko Strategis

Secara geografis, Selat Hormuz memiliki kedalaman rata-rata sekitar 50 hingga 100 meter. Kedalaman ini jauh lebih dangkal dibandingkan jalur kabel trans-Atlantik yang berada di kedalaman ribuan meter. Konsekuensinya, kabel optik di kawasan ini jauh lebih rentan terhadap kerusakan.

Ancaman dapat datang dari aktivitas pelayaran padat, termasuk jangkar kapal tanker yang terseret di dasar laut. Aktivitas penangkapan ikan dengan alat berat juga berpotensi merusak kabel. Namun, ancaman paling serius justru bersumber dari dinamika geopolitik.

Dalam konflik modern, kabel bawah laut semakin dipandang sebagai target strategis. Sabotase terhadap infrastruktur komunikasi dapat melumpuhkan sistem ekonomi dan keamanan lawan tanpa perlu melancarkan serangan militer terbuka. 

Fenomena ini kerap disebut para analis sebagai “perang kabel bawah laut”, bagian dari perang hibrida di era digital.[2]

Konflik dan Rapuhnya Infrastruktur Digital

Memasuki awal 2026, meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk memperlihatkan betapa rapuhnya sistem ini. Aktivitas pemeliharaan kabel bawah laut praktis terhenti karena kapal perbaikan tidak dapat beroperasi di zona berisiko tinggi.

Dalam kondisi normal, perbaikan kabel yang terputus memerlukan waktu beberapa minggu. Namun di wilayah konflik, proses pemulihan bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Situasi ini semakin kompleks dengan gangguan yang juga terjadi di kawasan Bab el-Mandeb dan Laut Merah, dua jalur penting lain bagi komunikasi global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia menghadapi potensi gangguan simultan pada dua chokepoint komunikasi digital utama.

Dunia Tanpa Kabel: Apa yang Akan Terjadi?

Satelit sering dianggap sebagai solusi cadangan. Namun kapasitas satelit hanya mampu menampung sebagian kecil lalu lintas data yang biasanya dialirkan melalui kabel laut, dengan latency yang jauh lebih tinggi.

Jika terjadi gangguan besar pada kabel bawah laut, dunia memang tidak langsung "offline", tetapi akan mengalami perlambatan digital masif.

Transaksi perbankan internasional dapat tertunda, pasar keuangan terganggu, dan sistem logistik global yang bergantung pada komunikasi real-time akan melambat. 

Dalam kondisi ekstrem, bahkan komunikasi pertahanan antarnegara dapat terdampak. Tidak mengherankan jika banyak negara kini mulai memperlakukan kabel bawah laut sebagai bagian dari infrastruktur keamanan nasional.

Dampak Sunyi bagi Indonesia

Sekilas, konflik di Selat Hormuz tampak jauh dari Indonesia. Namun dalam sistem global yang saling terhubung, gangguan di satu titik dapat memicu efek domino. 

Sebagian trafik data internasional Indonesia menuju Eropa masih melewati jalur Barat yang terhubung dengan Timur Tengah. Jika jalur ini terganggu, data harus dialihkan melalui rute yang lebih panjang, meningkatkan latency dan menurunkan kualitas layanan digital.

Selain itu, krisis di Selat Hormuz juga berimplikasi langsung pada stabilitas energi global. Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi pada akhirnya akan memengaruhi biaya logistik, industri, hingga operasi pengamanan wilayah perbatasan.

Pelajaran Strategis bagi Pengelolaan Perbatasan Indonesia

Bagi Indonesia, krisis Selat Hormuz menghadirkan pelajaran penting. Pertama, konsep pengamanan perbatasan harus diperluas. Perbatasan tidak lagi sekadar garis geografis di darat dan laut, tetapi juga mencakup infrastruktur digital dan jaringan komunikasi bawah laut.

Negara-negara maju telah mengembangkan patroli bawah laut menggunakan drone dan kendaraan tak berawak untuk melindungi kabel optik. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ribuan kilometer kabel laut domestik dan internasional, perlu mengejar ketertinggalan ini.

Kedua, diversifikasi jalur komunikasi global harus dipercepat dengan memperkuat konektivitas melalui jalur Pasifik menuju Amerika Utara. 

Ketiga, pengawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) perlu ditingkatkan, mengingat potensi pengalihan rute pelayaran global jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan.

Keempat, sinergi antarlembaga keamanan laut harus diperkuat. Koordinasi antara Bakamla, TNI AL, dan Polairud menjadi kunci untuk mengantisipasi ancaman baru, termasuk sabotase infrastruktur bawah laut. 

Dalam konteks inilah peran BNPP RI menjadi strategis dalam memastikan pengelolaan perbatasan yang adaptif terhadap tantangan geopolitik dan teknologi.

Dari Selat Hormuz ke Masa Depan Keamanan Global

Apa yang terjadi di Selat Hormuz adalah cerminan wajah konflik masa depan. Perang tidak selalu dimulai dengan tembakan atau serangan udara. Dalam banyak kasus, ia diawali dengan memutus jaringan yang membuat dunia tetap terhubung.

Indonesia tidak boleh memandang ancaman ini sebagai isu jauh. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok memiliki nilai strategis yang setara, bahkan menjadi jalur vital perdagangan dan komunikasi regional. 

Di bawah perairan tersebut juga terbentang kabel-kabel komunikasi yang menjadi denyut nadi konektivitas nasional dan kawasan.

Belajar dari krisis Selat Hormuz, Indonesia harus mulai memandang infrastruktur digital bawah laut sebagai bagian tak terpisahkan dari pertahanan nasional dan pengelolaan perbatasan. Karena di era digital, ancaman tidak selalu tampak di permukaan.

Kadang, ia bersembunyi di kedalaman laut di tempat kabel-kabel dunia membawa denyut komunikasi peradaban manusia. Dan ketika kabel itu terputus, dunia bisa benar-benar gelap.

(Humas BNPP RI)

Catatan Kaki

1. Nicole Starosielski, The Undersea Network (Durham: Duke University Press, 2015).

2. U.S. Congressional Research Service, Undersea Fiber Optic Cables: Security Threats and Policy Issues, 2022.

3. International Cable Protection Committee (ICPC), Submarine Cable Security and Resilience, 2023.

4. TeleGeography, Submarine Cable Map and Global Bandwidth Report, 2024.

5. International Telecommunication Union (ITU), Global Connectivity Report, 2023.