JAYAPURA, PAPUA - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, bersama petugas Customs, Immigration, Quarantine, dan Security (CIQS) PLBN Skouw kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan negara.

Adapun rapat ini dihadiri secara bersama oleh Kepala PLBN Skouw, para pegawai dan staf CIQS, Perwakilan Pemerintahan Daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari unsur pedagang di lintas batas negara yang digelar pada, Kamis (31/10/2024).

Kepala PLBN Skouw Mathilda Pusung mengatakan, bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk para pelaku usaha di kawasan perbatasan negara. Nantinya, evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan terkait dengan pelayanan dalam aktivitas perdagangan di lintas batas negara.

"Kami hadir di sini sebagai mediasi untuk memastikan kelancaran perdagangan lintas batas negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Mathilda.

Mathilda menyampaikan, terdapat masukan dari petugas kantor Bea Cukai yang mengatakan, bahwa para pedagang di lintas batas negara diminta untuk mematuhi peraturan kepabeanan dalam melakukan aktivitas kegiatan ekspor maupun impor.

"Karena letak geografis yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, semua barang yang masuk harus melalui prosedur yang benar," ucap Mathilda. 

Mathilda menambahkan, bahwa petugas Bea Cukai memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha di kawasan perbatasan negara melalui aplikasi CEISA 4.0, sebagai aplikasi lapor data yang dapat memudahkan kegiatan ekspor.

Kemudian, dalam rapat koordinasi ini juga membahas permasalahan pada kegiatan ekspor dan impor, yang masih sering menjadi kendala oleh para pedagang di kawasan perbatasan negara.

Para pedagang mengaku, bahwa mereka merasa adanya kesulitan dalam mengakses sistem perizinan, serta para pedagang di kawasan perbatasan negara juga mengeluhkan dengan adanya permasalahan pajak. 

Mathilda mengungkapkan, bahwa dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi dan memfasilitasi para pedagang agar dapat menjalankan usaha tanpa adanya kendala.

"Peran para pedagang mama-mama penjual pinang di Skouw sebagai pelaku usaha tradisional juga menjadi perhatian, sebab komoditas pinang dan sagu adalah produk unggulan yang perlu dijaga kualitasnya. Sehingga hal tersebut perlu ditingkatkan kualitas produknya, serta dukungan kerja sama mitra dengan pihak pendukung lainnya," tutur Mathilda.

Selain itu, rapat koordinasi ini juga membahas mengenai tantangan ke depan, seperti masih adanya perbedaan persepsi antara pelaku usaha dan petugas dalam penerapan aturan, sebab beberapa pelaku usaha masih belum sepenuhnya memahami masalah perizinan dagang di kawasan perbatasan negara.

Sehingga, untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu adanya kegiatan edukasi secara komprehensif kepada para pelaku usaha di kawasan perbatasan negara.

PLBN Skouw yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berharap, agar rapat evaluasi ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kolaborasi antara semua pihak serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perdagangan di kawasan perbatasan negara yang berlaku. 

Diharapkan juga, para pelaku usaha di kawasan perbatasan dapat berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas produknya serta mematuhi terkait dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Penulis : Antonius Nugroho Sudanto

Editor: Bagas Ramadhandy