JAKARTA - Menjaga pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI maupun Polri. Masyarakat desa terdepan di kawasan perbatasan negara juga akan diberdayakan sebagai bagian pertahanan keamanan.

Pada tahun ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menyasar sebanyak 180 orang tokoh-tokoh masyarakat desa terdepan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah milik NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menyampaikan kegiatan pemberdayaan ini dilakukan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).

Robert mengatakan pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan pembekalan berupa pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai pengelolaan batas wilayah negara, khususnya mengenai penjagaan dan pemeliharaan pilar/patok batas negara, pengamanan batas wilayah negara, serta pengawasan jalur perlintasan antarnegara. 

"Sehingga mereka mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparat negara di bidang pengelolaan batas wilayah negara, khususnya aparat pengamanan perbatasan, aparat penegakan hukum, serta aparat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara," ujar Robert, Kamis (2/3/2022).

Dijelaskan bahwa kegiatan pembekalan 180 orang tokoh-tokoh masyarakat desa terdepan di Kabupaten Belu akan dilaksanakan pada bulan ini, yaitu 12 Maret 2023 hingga 15 Maret 2023.

Sebagai informasi, kegiatan serupa pernah dilaksanakan pada tahun 2020 untuk 180 orang tokoh masyarakat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Namun, pada tahun 2021 kegiatan serupa tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan automatic adjustment.

Kegiatan pembekalan kembali dilaksanakan pada tahun lalu dengan menyasar 180 orang tokoh masyarakat di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, pada tahun 2024 mendatang, direncanakan pembekalan untuk 180 orang tokoh masyarakat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

(Humas BNPP)