Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Kasus tertembaknya seorang warga negara Indonesia, Paulus Kaet Oki, di kawasan perbatasan Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, pada 25 Agustus 2025 menjadi pengingat pentingnya peran intelijen dalam menjaga kedaulatan sebuah negara.

Insiden tragis di dekat Patok 36 Dusun Nino tersebut tidak hanya menorehkan luka kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan lambatnya respons resmi dari otoritas Timor Leste. Peristiwa ini sekaligus membuka mata bahwa mekanisme intelijen di negara tersebut masih menghadapi tantangan dalam mengolah informasi secara cepat dan tepat.

Timor Leste adalah salah satu negara termuda di Asia Tenggara. Sejak meraih kemerdekaan pada 2002, negeri ini langsung dihadapkan pada realitas geopolitik kawasan yang kompleks. Stabilitas politik dan keamanan menjadi syarat utama agar pembangunan berjalan kokoh dan kepercayaan internasional terjaga. Dalam konteks ini, intelijen berfungsi sebagai instrumen vital, mata dan telinga negara untuk mendeteksi ancaman sekaligus menjaga kedaulatan.

Upaya membangun intelijen nasional Timor Leste dimulai sejak September 2002 dengan berdirinya Serviço Nacional de Segurança do Estado (SNSE). Lembaga ini lahir dengan dukungan Australia dan Portugal, namun perjalanannya penuh kritik karena dianggap tidak independen dan sarat kepentingan politik. 

Akhirnya, SNSE dibubarkan, meninggalkan kekosongan yang terbukti berbahaya ketika krisis politik dan militer meletus pada 2006. Dari pengalaman pahit tersebut, Timor Leste membentuk lembaga baru bernama Serviço Nacional de Inteligência (SNI) pada 2009, yang bertugas mengantisipasi berbagai ancaman terhadap stabilitas negara.

Meski diberi mandat lebih jelas, SNI pun menghadapi tantangan besar. Letak geografis Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Indonesia menuntut pengawasan ketat terhadap potensi penyelundupan, peredaran narkoba, hingga infiltrasi ideologi radikal. 

Pada 2023, Xanana Gusmão menunjuk Longuinhos Monteiro sebagai Direktur Jenderal SNI. Reputasinya sebagai mantan Kepala Polisi Nasional dan Jaksa Agung diharapkan mampu membawa reformasi. Monteiro menekankan perlunya intelijen modern, tangkas, dan berbasis hukum.

Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap intelijen Timor Leste pun meningkat. Kritik muncul karena SNI dianggap belum mampu menjawab tantangan baru seperti serangan siber dan kejahatan lintas negara. 

Hal ini mendorong munculnya gagasan reformasi menyeluruh yang dipelopori Agio Pereira, tokoh senior yang menekankan pentingnya memperluas fungsi intelijen ke ranah digital, energi, hingga keamanan infrastruktur.

Puncak dari proses panjang ini adalah lahirnya Serviço Nacional de Inteligência Estratégica (SNIE) pada 29 Mei 2025. SNIE menjadi simbol transformasi intelijen Timor Leste menuju format yang lebih strategis dan modern. 

Mandatnya diperluas, meliputi keamanan siber, pengelolaan data strategis, serta manajemen perbatasan terpadu. Lembaga ini dirancang profesional dan transparan, dengan tujuan melindungi rakyat serta menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sejarah perjalanan intelijen Timor Leste memperlihatkan proses belajar sebuah negara muda dalam mengelola keamanan nasional. Dari kegagalan SNSE yang dianggap sarat kepentingan politik, kehadiran SNI yang lahir dari krisis, hingga SNIE yang digagas sebagai wajah baru intelijen modern, sehingga semuanya menjadi tahapan penting dalam pembentukan negara yang berdaulat.

Tragedi penembakan di perbatasan Indonesia–Timor Leste menjadi ujian awal bagi SNIE. Apabila lembaga ini mampu mengolah informasi dengan cepat, mengedepankan diplomasi, serta menegakkan hukum, maka Timor Leste dapat membuktikan bahwa reformasi intelijennya berjalan efektif. Sebaliknya, kegagalan merespons peristiwa nyata akan menempatkan reformasi 2025 sebatas wacana.

Timor Leste memang negara baru dengan beban sejarah dan tantangan geopolitik yang besar. Namun melalui SNIE, negeri ini menegaskan tekad untuk beradaptasi dengan tantangan global, membangun sistem keamanan yang modern, serta menjaga kedaulatan dengan cara yang bermartabat. 

Bagi Indonesia, khususnya BNPP RI yang mengelola kawasan perbatasan, pengalaman Timor Leste ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya memperkuat intelijen dalam kerangka diplomasi dan stabilitas kawasan.

(Humas BNPP RI)