Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Pengelolaan perbatasan negara di Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan struktural yang tidak sederhana. Dalam berbagai diskusi dan kajian internal Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), terlihat jelas bahwa persoalan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, tata kelola administrasi, keamanan lintas batas, serta pembangunan masyarakat dan infrastruktur perbatasan masih menjadi pekerjaan panjang yang memerlukan perhatian serius.

Kelompok Ahli BNPP RI, Drs. Hamidin, menilai bahwa BNPP hingga saat ini belum memiliki instrumen kelembagaan dan kewenangan operasional yang memadai untuk mengemban mandat besar sebagai koordinator utama pengelolaan perbatasan negara. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya visibilitas BNPP di tingkat nasional, sehingga perannya sebagai garda depan penjaga kedaulatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terluar belum sepenuhnya dikenal publik.

Salah satu hambatan fundamental adalah belum adanya kewenangan penuh BNPP terhadap seluruh proses administrasi perbatasan. Selama ini, fokus BNPP lebih terarah pada pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN), terutama di sektor darat, namun tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mengatur operasional lintas batas yang dijalankan instansi lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan unsur keamanan.

Posisi Kepala PLBN pun pada praktiknya lebih berperan sebagai koordinator kawasan, terutama terkait pengelolaan fasilitas, kebersihan, dan pemeliharaan bangunan. 

Tanpa kewenangan administratif dan pengawasan teknis yang lebih strategis, standar pengelolaan perbatasan ideal belum dapat tercapai. Ketiadaan peran seperti Border Liaison Officer, yang lazim digunakan di banyak negara, juga membuat koordinasi teknis antarnegara berjalan kurang optimal. Selain itu, sistem pelaporan yang belum berbasis real-time menghambat respon cepat terhadap berbagai situasi penting di lapangan.

Tantangan lain yang tak kalah signifikan adalah terbatasnya akses BNPP dalam menjalin hubungan langsung dengan perwakilan negara-negara tetangga. Hal ini menyebabkan BNPP tidak terlibat penuh dalam penyusunan maupun pembaruan perjanjian bilateral terkait batas negara. 

Padahal dinamika perbatasan sangat ditentukan oleh dialog antarnegara yang berkesinambungan, mulai dari pertemuan teknis, forum reguler, hingga negosiasi diplomatik.

Keterbatasan ini memperlambat penyelesaian berbagai Outstanding Boundary Problems, yakni segmen-segmen batas yang belum memiliki kejelasan hukum atau belum tercapai kesepakatan final. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Dimensi keamanan perbatasan juga memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi. Berbagai tindak kejahatan transnasional masih marak terjadi di PLBN maupun jalur-jalur tidak resmi, mulai dari penyelundupan tembakau, minuman beralkohol, komoditas pokok, narkotika, hingga senjata dan bahan peledak.

Jaringan penyelundupan memanfaatkan jalur tikus dan minimnya sistem pengawasan berbasis teknologi. Kejahatan seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia pun memanfaatkan ketimpangan sosial-ekonomi di kawasan perbatasan. Di wilayah laut, praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing masih menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.

Belum optimalnya pertukaran informasi intelijen dan koordinasi penegakan hukum antarinstansi memperparah situasi. Ego sektoral, alur data yang lambat, dan sistem yang belum terintegrasi menyebabkan respons di lapangan sering kali tidak efektif.

Di luar sisi keamanan, tantangan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan juga memerlukan perhatian. Banyak wilayah perbatasan masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan layanan ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat serta terbatasnya kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Perbedaan harga barang, pendapatan, maupun kualitas fasilitas publik antara masyarakat Indonesia dan negara tetangga sering kali mencolok. Tidak jarang masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan atau mendapatkan layanan kesehatan di negara tetangga karena lebih mudah dijangkau. Fenomena ini berpotensi mengikis rasa nasionalisme dan kedekatan masyarakat dengan negara sendiri.

Padahal kawasan perbatasan memiliki potensi ekonomi besar mulai dari perdagangan lokal, industri kecil, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Namun potensi itu belum termanfaatkan optimal akibat terbatasnya infrastruktur ekonomi, fasilitas perdagangan, dan kualitas sumber daya manusia.

Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak kementerian/lembaga dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Idealnya, koordinasi harus berjalan dalam satu komando yang jelas. Namun pada kenyataannya, ego sektoral masih dominan, menyebabkan kebijakan dan implementasi di lapangan tidak berjalan selaras. Di tingkat daerah, kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di wilayah perbatasan juga masih terbatas.

PLBN yang semestinya menjadi etalase negara pun belum sepenuhnya berfungsi sebagai pintu kedaulatan yang modern. Layanan lintas batas masih terfragmentasi dan belum didukung sistem keamanan terpadu berbasis teknologi pemantauan dan data digital.

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, para ahli menekankan perlunya perubahan paradigma dalam memandang perbatasan. Pendekatan inward looking yang melihat perbatasan semata sebagai zona pertahanan tidak lagi relevan. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan outward looking, yakni memposisikan perbatasan sebagai ruang diplomasi, konektivitas antarnegara, serta pusat pertumbuhan ekonomi.

Mewujudkan gagasan besar ini memerlukan revitalisasi kelembagaan BNPP RI. BNPP perlu diperkuat dengan kewenangan koordinatif yang lebih jelas, kapasitas hubungan internasional yang lebih luas, serta dukungan sistem teknologi modern di PLBN. 

Kepala PLBN juga idealnya diberi otoritas yang lebih komprehensif untuk memastikan koordinasi CIQS berjalan efektif dan terintegrasi. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas SDM perbatasan.

Perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan pintu pertama yang memperlihatkan wajah Indonesia kepada dunia. Untuk itu, penguatan BNPP RI sebagai institusi yang memimpin tata kelola perbatasan menjadi agenda strategis bangsa. 

Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, teknologi modern, diplomasi aktif, dan pembangunan masyarakat yang inklusif, wilayah perbatasan dapat menjadi simbol kedaulatan, pusat ekonomi baru, dan beranda depan yang membanggakan bagi Indonesia.

(Humas BNPP RI)

Catatan Kaki

1. Pandangan Kelompok Ahli BNPP RI mengenai mandat dan peran BNPP dalam tata kelola perbatasan Indonesia.

2. Kajian mengenai Outstanding Boundary Problems dalam dinamika batas wilayah Indonesia.

3. Laporan aparat penegak hukum terkait kejahatan transnasional di kawasan perbatasan.

4. Studi kesejahteraan masyarakat perbatasan dan kesenjangan sosial-ekonomi dengan negara tetangga.

5. Evaluasi terhadap fungsi PLBN sebagai pintu kedaulatan dan simpul pelayanan lintas batas.