JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) secara simbolis kepada Sekretaris dan para Deputi di Lingkungan Sekretariat Tetap (Settap) BNPP. Penyerahan tersebut dilakukan Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (1/12/2022).

Penyerahan DIPA Tahun 2023 tersebut merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA Tahun 2023 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari yang sama. 

DIPA BNPP TA. 2023 yang diserahkan Mendagri tersebut sebesar Rp248.508.954.000- dan naik sebesar 7,98 persen dibandingkan Pagu Indikatif BNPP Tahun 2023, atau mengalami kenaikan sebesar Rp18.367.635.000.- sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022, tanggal 4 Oktober 2022, yang menetapkan Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2023 sebesar Rp248.508.954.000-.

Bila dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2022, Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,92% atau sebesar Rp.11.643.830.000,-. Kenaikan Pagu tersebut dialokasikan untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang 7 PLBN diantaranya telah beroperasi lebih dari 5 tahun. 

BNPP RI mengelola satu DIPA Induk dan satu DIPA Petikan untuk empat Unit Kerja Eselon I yaitu: Sekretariat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara, dan Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara serta 12 Unit Kerja Eselon II.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri yang juga Kepala BNPP RI berpesan agar DIPA digunakan seefektif mungkin, tidak hanya sekedar serapan tapi juga mengoptimalkan belanja untuk menghasilkan output yang dibutuhkan masyarakat, termasuk mendorong terobosan dan inovasi.

Mendagri juga memberi penegasan bahwa APBN melalui belanja DIPA diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian dengan mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat, untuk itu DIPA harus direalisasikan secara proporsional dan tidak menumpuk diakhir tahun. Selain itu DIPA juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong sektor swasta semakin bergeliat sehingga dapat memberi kobtribusi yang lebih besar pada perekonomian negara. Peran swasta sangat besar untuk semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan PDB tertinggi di dunia. 

Mendagri Tito menerangkan di tahun 2023, pemerintah telah menentukan prioritas anggaran. Hal ini untuk menghadapi berbagai situasi yang terjadi seperti kondisi global dan sebagainya. Selain itu, anggaran juga ditekankan kepada penguatan sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk itu (pelaksanaan DIPA) harus dapat diikuti dengan tatakelola yang baik dan akuntabel.

"Kemudian yang kedua adalah mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah sosial. Maka pemerintah juga memprioritaskan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat, bansos, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah," katanya.

Adapun pejabat Eselon I BNPP RI yang hadir untuk menerima DIPA TA. 2023 BNPP RI adalah Sekretaris BNPP RI, Restuardy Daud; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Letjen TNI (Purn) Jeffry A. Rahawarin; Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Gutmen Nainggolan. Kemudian pejabat Eselon II BNPP RI yang hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas, Indra Purnama.

Ditempat terpisah, Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa pihaknya segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan arahan Bapak Mendagri, serta memastikan kegiatan sudah dapat dimulai pelaksanaannya pada awal tahun anggaran 2023.  

(Humas BNPP)