MEDAN - Pada hari Selasa (10/10/2023) BNPP menggelar Rapat Konsultasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Afirmasi Dalam Rangka Pemenuhan Sarpras Pendukung Hankam di PPKT yang digelar di Medan, Sumatera Utara.

Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan kebijakan afirmasi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT). 

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, mengatakan penguatan pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan laut berbasis PPKT menjadi salah satu strategi yang akan dilaksanakan.

"Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2020-2024. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan non-alutsista di PPKT," ujar Robert yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP itu.

Sejak tahun 2021 dan 2022, kata dia, sudah dilakukan identifikasi dan evaluasi kebutuhan sarpras hankam non-alutsista di 49 PPKT sesuai arahan RPJMN dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024. 

Mess pamputer, speedboat pamputer, dermaga, sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) atau menara suar, tanggul laut atau breakwater, menara BTS, dan pilar titik referensi (PTR) menjadi fokus utama evaluasi. 

"Hasilnya telah disampaikan kepada para menteri dan pimpinan lembaga terkait pada tanggal 30 Januari 2023, melalui surat resmi nomor BWN.84.04/205/I/2023," tukasnya.

Namun, Simbolon mengakui bahwa kendala muncul dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) menunjukkan bahwa mayoritas mengalami kesulitan, terutama dalam memenuhi kebutuhan PPKT tidak berpenduduk. Kendala normatif terkait urusan pemerintahan dan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama.

Panglima TNI, melalui surat nomor B/3601/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, memberikan saran dan masukan terkait pengamanan PPKT. Salah satunya adalah pentingnya penyediaan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk memudahkan akses di setiap pos pengamanan PPKT. "Selain itu, perlu dilakukan renovasi dan pembangunan kembali pos pengamanan PPKT yang rusak beserta kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya," tandasnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Robert Simbolon dan timnya mengusulkan terobosan berupa kebijakan afirmasi. Mereka mengusulkan agar diterbitkan Instruksi Presiden yang mempercepat pemenuhan sarpras hankam non-alutsista di PPKT, terutama PPKT yang tidak berpenduduk. 

"Fokus utama kebijakan afirmasi adalah pada PPKT yang telah ditetapkan sebagai tempat penugasan satuan operasi militer, dalam hal ini satuan tugas pengamanan pulau terluar (Satgas Pamputer)," bebernya.

Rapat di Medan pada tanggal 10 Oktober 2023, diawali dengan kunjungan ke Pulau Berhala, Sumatera Utara. Pulau ini secara administratif berada di Kabupaten Serdang Bedagai. 

Simbolon menyebut kunjungan ini sebagai uji petik untuk melihat kondisi riil sarpras pendukung pelaksanaan tugas Satgas Pamputer di Pulau Berhala. Sebelumnya, Menkopolhukam selaku Ketua Pengarah BNPP dan Mendagri selaku Kepala BNPP telah melakukan hal serupa di Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Para pejabat yang mewakili berbagai unit di lingkungan BNPP, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI termasuk Koarmada RI dan Korps Marinir turut serta dalam kunjungan dan rapat tersebut. 

Kegiatan juga melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kodam I/Bukit Barisan, dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Tidak hanya sebatas rapat dan kunjungan, BNPP juga memberikan bantuan pangan kepada prajurit Satgas Pamputer Pulau Berhala dan Petugas Navigasi Kemenhub/Pejaga Suar Pulau Berhala. Sebanyak 100 paket yang berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter, didistribusikan sebagai bentuk kepedulian dan dilaksanakan atas kerja sama BNPP dengan Badan Pangan Nasional (BAPANAS).

"Rapat tersebut akan dilanjutkan dengan koordinasi lebih lanjut bersama semua Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan pihak daerah. Langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan kebijakan afirmasi ini akan terus dikakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pengamanan PPKT, khususnya PPKT yang tidak berpenduduk," pungkasnya.

(Humas BNPP)